Nilai Ekspor Sektor Perikanan di 2020 Capai 5,2 Miliar USD

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan pihak swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.

“Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui upaya mediasi, fasilitasi, insentif, dan promosi peluang investasi,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Artati Widiarti, Senin, 1 Februari 2021.

Artati juga berharap, berbagai upaya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan pengangguran, peningkatan konsumsi, dan peningkatan ekspor nasional.

Tahun 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 5,2 miliar USD, angka ini meningkat 5,4% dibandingkan tahun 2019. Artati mengatakan, angka ini menunjukkan bahwa sektor perikanan terus tumbuh, meski di tengah dampak pandemi virus corona.

Demi mendukung terwujudnya hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfokuskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada optimalisasi dan penguatan perikanan budidaya, penguatan pelaku usaha perikanan skala kecil.

Selain itu, untuk membangkitkan gairah industri kelautan dan perikanan dapat dilakukan dengan memenuhi bahan baku industri, peningkatan mutu dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi penelitian.

Langkah pertama yang dilakukan KKP adalah mempelajari bagaimana negara akan menerikan manfaat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan tangkap. Langkah kedua adalah menggerakkan perikanan budidaya yang didukup oleh badan riset untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan budidaya berdasarkan komoditas.

“Program terobosan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan,” sambungnya.

Berdasarkan laporan Asian Development Bank (ADB) mengenai pembangunan ASEAN, disebutkan bahwa pola kemitraan publik-swasta di ASEAN memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap PDB. Sedangkan keuangan publik pada masing-masing negara sangat bervariasi, sekitar 2% hingga 10% terhadap PDB.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini