MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan pihak swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.
“Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui upaya mediasi, fasilitasi, insentif, dan promosi peluang investasi,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Artati Widiarti, Senin, 1 Februari 2021.
Artati juga berharap, berbagai upaya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan pengangguran, peningkatan konsumsi, dan peningkatan ekspor nasional.
Tahun 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai 5,2 miliar USD, angka ini meningkat 5,4% dibandingkan tahun 2019. Artati mengatakan, angka ini menunjukkan bahwa sektor perikanan terus tumbuh, meski di tengah dampak pandemi virus corona.
Demi mendukung terwujudnya hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfokuskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada optimalisasi dan penguatan perikanan budidaya, penguatan pelaku usaha perikanan skala kecil.
Selain itu, untuk membangkitkan gairah industri kelautan dan perikanan dapat dilakukan dengan memenuhi bahan baku industri, peningkatan mutu dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi penelitian.
Langkah pertama yang dilakukan KKP adalah mempelajari bagaimana negara akan menerikan manfaat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan tangkap. Langkah kedua adalah menggerakkan perikanan budidaya yang didukup oleh badan riset untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan budidaya berdasarkan komoditas.
“Program terobosan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan,” sambungnya.
Berdasarkan laporan Asian Development Bank (ADB) mengenai pembangunan ASEAN, disebutkan bahwa pola kemitraan publik-swasta di ASEAN memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap PDB. Sedangkan keuangan publik pada masing-masing negara sangat bervariasi, sekitar 2% hingga 10% terhadap PDB.