Nilai Bupati TTU Ingkar Janji Terkait Nasib PTT, GMNI dan Armed Segera Tempuh Jalur Hukum

Baca Juga

MATA INDONESIA,KEFAMENANU – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kefamenanu bersama Forum Aliansi Rakyat Menggugat (ARMET) TTU kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kabupaten TTU. Tujuannya untuk mempertanyakan janji Bupati TTU Juandi David terkait evaluasi internal Pemerintah Daerah mengenai proses perekrutan serta penetapan hasil seleksi Pegawai Tidak Tetap (PTT) tahun 2022 yang dinilai kontroversial.

Menurut Gilbertus Taena selaku pendamping Forum ARMET, Pemerintah Daerah TTU sedang berupaya menutupi kesalahan yang sudah dilakukan.

“Mengakui kesalahan itu penting, jangan kemudian Pemda beralibi untuk menutupi kebobrokan yang sedang dipertontonkan di daerah ini,” katanya di lokasi aksi, Kamis 21 April 2022.

“Kita pun akan menjawabi tantangan dari Pemda untuk kemudian persoalan ini diselesaikan secara hukum,” tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua GMNI Kefamenanu Francis Ratrigis. Menurutnya, Pemerintah Daerah TTU saat ini tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan PTT.

“Kita meyakini bahwa Pemda belum melakukan evaluasi internal, sehingga ketika kita pertanyakan hasil evaluasinya dari Pemda hanya bisa berbelit dengan mengatakan akan ditindaklanjuti. Ini sangat tidak konsisten,” ujarnya.

“Kita dari GMNI dan teman-teman PTT yang tergabung dalam ARMET sudah menyiapkan berkas-berkas gugatan dan Kuasa Hukum sudah ada untuk segera diajukan di PTUN Kupang,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam giat ini massa aksi kemudian diperkenankan bertemu dan berdialog dengan pihak Pemerintah Daerah yang dihadiri Wakil Bupati Drs. Eusabius Binsasi didampingi PLT Sekda dan Asisten III beserta para pimpinan OPD lainnya di Aula lantai dua Kantor Daerah TTU.

Dialog berjalan singkat karena dari pihak Pemerintah Daerah dinilai berbelit dalam menyampaikan hasil evaluasi internal sebagaimana yang sudah dijanjikan Bupati TTU beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pada tanggal 11 April 2022 lalu, sejumlah calon PTT yang tergabung dalam Forum ARMET telah bertemu dengan pihak Pemerintah Daerah dan telah disepakati untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal. Namun saat masa aksi mendatangi Pemerintah Daerah, undangan untuk Forum ARMET tidak ada.

Hal ini yang kemudian oleh GMNI dan Forum ARMET menilai bahwa Pemerintah Daerah tidak konsisten dengan janjinya sendiri. Maka sesuai kesepakatan bersama Forum ARMET dan GMNI akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan PTT ini.

Kontributor TTU: Zenobius Yancen Abi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stabilitas BBM Terjaga, Publik Diajak Tidak TerpengaruhIsu Menyesatkan

Oleh: Harry Kusuma Putra )*Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) tetapterjaga di tengah dinamika global yang masih bergejolak. Kebijakan untuktidak melakukan penyesuaian harga, baik BBM subsidi maupun non-subsidi, menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakatsekaligus memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap kuat.Keputusan tersebut diambil melalui koordinasi lintas kementerian danlembaga, serta atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiapkebijakan strategis. Pemerintah menilai bahwa stabilitas harga energimerupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dansosial.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa hinggasaat ini belum ada rencana penyesuaian harga BBM. Ia menekankanbahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagaiaspek, termasuk kondisi global dan kesiapan nasional. Pemerintah jugamemastikan bahwa pasokan BBM berada dalam kondisi aman sertadistribusinya berjalan lancar di seluruh wilayah.Pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudahterpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Arus informasi yang begitu cepat di era digital dinilai berpotensi memunculkan persepsi yang tidak selalu sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, publik diimbau untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkaninformasi.Langkah pemerintah dalam menjaga harga BBM tidak semata-matamerupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi besarmenjaga stabilitas nasional. Di tengah tekanan geopolitik global yang memengaruhi harga energi dunia, keputusan untuk menahan hargamencerminkan kesiapan pemerintah dalam mengelola risiko secaraterukur.Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan apresiasiterhadap kebijakan tersebut. Ia menilai bahwa keputusan pemerintahtelah melalui proses pertimbangan yang matang dan melibatkan berbagaimasukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidakbersifat sepihak, melainkan hasil dari koordinasi yang komprehensif.Namun demikian, dinamika di masyarakat menunjukkan adanyatantangan tersendiri, terutama terkait persepsi publik. Munculnya antreandi sejumlah SPBU akibat isu kenaikan harga menjadi indikasi bahwainformasi yang tidak terkonfirmasi dapat memicu respons berlebihan. Dalam pandangan DPR, kondisi ini perlu disikapi dengan bijak agar tidakmengganggu distribusi yang sebenarnya berada dalam kondisi normal.Pemerintah melalui berbagai saluran resmi terus menegaskan bahwatidak ada kenaikan harga BBM. Stabilitas pasokan juga dijaga melaluipenguatan cadangan energi serta pengawasan distribusi. Upaya inidilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpahambatan.Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikanbahwa anggaran negara cukup untuk menopang subsidi energi hinggaakhir tahun. Pemerintah telah menghitung berbagai skenario kenaikanharga minyak dunia, termasuk pada level yang lebih tinggi dari asumsiawal. Dengan perhitungan tersebut, keberlanjutan subsidi tetap terjaga.Selain mengandalkan anggaran utama, pemerintah juga memiliki bantalanfiskal yang dapat digunakan untuk mengantisipasi tekanan lebih lanjut. Sumber-sumber pendanaan lain seperti penerimaan negara dari sektorenergi serta cadangan anggaran menjadi bagian dari strategi mitigasirisiko. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak berdirisendiri, melainkan terintegrasi dengan pengelolaan fiskal secaramenyeluruh.Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga terusmemastikan ketersediaan energi nasional berada di atas standarminimum. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa distribusi BBM akan tetapstabil meskipun terjadi fluktuasi global. Sinergi antara kebijakan fiskal dansektor energi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan nasional.Dalam situasi seperti ini, peran masyarakat menjadi sangat penting. Stabilitas tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi jugaoleh respons publik terhadap informasi yang beredar. Ketika masyarakatmampu bersikap rasional dan tidak mudah terprovokasi, maka potensigangguan terhadap distribusi dan konsumsi dapat diminimalkan.Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan energi secara bijakdan efisien. Langkah ini tidak hanya membantu menjaga ketersediaan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalammenghadapi tantangan global. Kesadaran kolektif dalam mengelolakonsumsi energi akan memperkuat ketahanan nasional secarakeseluruhan.Di tengah derasnya arus informasi, pemerintah mengingatkan bahwasetiap kebijakan resmi akan disampaikan melalui kanal yang dapatdipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidakmudah percaya pada isu yang tidak jelas sumbernya. Kepercayaanterhadap informasi resmi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas.Dengan berbagai langkah yang telah diambil, pemerintah menunjukkanbahwa stabilitas energi bukan sekadar wacana, melainkan hasil dariperencanaan yang matang dan kerja nyata. Kebijakan yang berpihakpada rakyat, didukung oleh kesiapan anggaran dan pengelolaan distribusiyang baik, menjadi fondasi utama dalam menghadapi tekanan global.Pada akhirnya, kondisi yang stabil ini perlu dijaga bersama. Pemerintahtelah mengambil langkah strategis untuk memastikan harga dan pasokanBBM tetap terkendali. Kini, dukungan masyarakat dalam menyikapiinformasi secara bijak menjadi elemen penting agar stabilitas tersebutdapat terus dipertahankan di tengah dinamika global yang tidak menentu.*) Analis Kebijakan Ekonomi dan Energi
- Advertisement -

Baca berita yang ini