Nih Ada Jabatan Baru Bagi 450 Kolonel dan 300 Perwira Tinggi TNI

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Terlalu banyaknya perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia (TNI) memang cukup merisaukan. Namun tak usah khawatir, para perwira ini akan diberikan jabatan sesuai tugas dan fungsinya.

Penegasan jabatan baru ini diumumkan Presiden Joko Widodo saat memberikan amanat selaku inspektur upacara dalam HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu 5 Oktober 2019. ”Pemerintah saat ini sedang melakukan harmonisasi rancangan peraturan presiden tentang organisasi TNI yang akan menambah lebih dari 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 lebih posisi baru untuk perwira tinggi TNI,” ujar Jokowi

Tak hanya itu pemerintah juga terus menambah jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna memenuhi target kekuatan pokok minimum atau minimum essensial forcer (MEF) tahap II. Hal itu sebagai bentuk upaya pemerintah agar meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Dimana sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Presiden Jokowi saat memimpin upacara itu didampingi oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Bertindak sebagai Komandan Upacara itu yakni Kolonel Marinir Rudy Sulistyanto.

Pada acara itu ditampilkan sejumlah kekuatan “arsenal” TNI. Sejumlah alutsista dari ketiga matra, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menampilkan atraksi dan parade di Lanud Halim.

Menurut keterangan pers Mabes TNI, pada acara itu pasukan parade berjumlah 6.806 personel terdiri dari berbagai lambang kesatuan. Pesawat udara yang akan dikerahkan pada HUT ke-74 TNI Tahun 2019 berjumlah 157 unit.

Sejumlah demonstrasi keterampilan prajurit juga memeriahkan kegiatan yang terdiri dari kolone senapan, bela diri militer dan tari perang garuda, terjun payung, demo udara.

Selain itu, TNI juga akan melakukan demo tempur dengan susunan alutsista parade terdiri dari Radar Surveillance 2 unit, Turangga 2 unit, Oerlicon 2 unit, RM 70 Grad 2 unit, IVERLS 4 unit, Serpa 2 unit, NIPCP Mistral 2 unit, Caesar 4 unit, Atlas Mistral 2 unit, Astros 4 unit, Ailoa 8 unit, 2 pesawat Boeing 737, 2 pesawat CN 235, 2 pesawat F 16.

Selain itu tim aerobatik Jupiter dengan pesawat KT1B, Sukhoi 27-30.

Sejumlah pejabat yang turut hadir antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini