MATA INDONESIA, WASHINGTON – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) akhirnya menyetujui dana bantuan senilai 1 miliar USD untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel.
Para legislator meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut melalui pemungutan suara dengan dukungan 420 : 9 pada Kamis (23/9). RUU itu akan dibawa ke Senat dan berharap disahkan sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS, Joe Biden.
Langkah itu dilakukan di tengah perdebatan yang semakin intensif tentang dukungan AS untuk Israel dan karena semakin banyak suara progresif di Kongres yang meminta Biden untuk mengkondisikan bantuan AS ke Israel dalam catatan hak asasi manusia negara itu.
Awal pekan ini, pendanaan Iron Dome dari RUU menciptakan kegemparan di Washington. Wacana 1 miliar USD pertama kali muncul dalam usulan undang-undang DPR yang bertujuan menyediakan dana darurat jangka pendek bagi pemerintah AS untuk menghindari penutupan.
Israel menerima dana senilai 3,8 miliar USD dalam bantuan militer AS setiap tahun, yang dikodifikasikan melalui nota kesepahaman (MoU) 10 tahun yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama pada 2016. Dari jumlah itu, 500 juta digunakan untuk pertahanan rudal setiap tahun.
Tahun lalu, Kongres memberikan 73 juta USD khusus untuk Iron Dome, salah satu dari beberapa program pertahanan rudal, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat, 24 September 2021.
“Sistem pertahanan rudal (yaitu Iron Dome) melindungi warga sipil dari rudal. Hanya di alam semesta yang terbalik secara moral, ini akan dianggap sebagai ‘kontroversi’,” Ritchie Torres, seorang Demokrat periode pertama dari New York, menulis di Twitter.
Sebelumnya, anggota Parlemen AS dari Partai Demokrat menghapus dana militer senilai 1 miliar USD untuk Israel dari Rancangan Undang-Undang (RUU) setelah Partai Liberal mengajukan keberatan.
Beberapa anggota Partai Demokrat di DPR AS mengaku keberatan dengan ketentuan dalam RUU pengeluaran untuk menyediakan dana tambahan sehingga Israel dapat mengisi kembali sistem pertahanan rudal Iron Dome atau Kubah Besi.
DPR sedang memperdebatkan undang-undang untuk mendanai pemerintah federal hingga 3 Desember dan menaikkan batas pinjaman negara.
Perselisihan itu memaksa Komite Aturan DPR untuk menunda sementara sebelum para pemimpin Komite Alokasi berjanji bahwa pendanaan untuk sistem pertahanan Israel akan dimasukkan dalam RUU pengeluaran pertahanan akhir tahun ini. Itu bisa mengatur panggung untuk perselisihan lain mengenai bantuan militer untuk Israel.