Ngeri, Ajarkan Tarian Ala Barat, Guru Tari di Korea Utara Ditangkap!

Baca Juga

MATA INDONESIA, PYONGYANG – Pihak berwenang Korea Utara dilaporkan menangkap seorang guru tari karena mengajarkan tarian ala Barat kepada muridnya. Bukan hanya sang guru, para murid pun turut ditangkap.

Instruktur berusia 30-an itu diyakini telah ditangkap oleh Kelompok Inspeksi Anti-Sosialisme di Kota Pyongsong, Korea Utara lantaran mengajar tarian disko kepada para siswa remaja pada bulan lalu.

Untuk informasi, Kelompok Inspeksi Anti-Sosialisme dijalankan oleh Departemen Keamanan Korea Utara dan aparat kepolisian yang terkenal kejam.

Di bawah Undang-Undang Penghapusan Pemikiran dan Budaya Reaksioner, yang disahkan pada akhir tahun 2020, warga Korea Utara menghadapi hukuman atas sejumlah pelanggaran, termasuk menyembunyikan acara TV atau musik dari Amerika Seriakt (AS) dan Korea Selatan. Pelaku bahkan dapat menghadapi hukuman mati.

Seorang sumber, yang meminta anonimitas untuk tujuan keamanan, mengungkapkan pekan lalu bahwa pihak berwenang Korea Utara telah menindak orang-orang yang menonton acara dari negara tetangga, Korea Selatan.

“Kelompok Inspeksi Anti-Sosialisme menangkap seorang instruktur tari berusia 30-an yang sedang mengajar tarian disko gaya asing kepada siswa remaja di Yangji-dong, Kota Pyongsong,” kata seorang sumber kepada Radio Free Asia.

“(Pihak berwenang) telah secara intensif menindak orang-orang yang menonton film Korea Selatan dan mendistribusikan media asing,” sambungnya melansir New York Times.

Sumber tersebut menceritakan bahwa Kelompok Inspeksi Anti-Sosialisme menyita flash drive – yang berisi lagu-lagu asing dan video tari-tarian, dan membawa instruktur dan semua siswa ke markas mereka.

Sumber lain mengatakan bahwa dia telah mendengar sang guru tari tersebut menjalankan sekolah dansa swasta dari rumahnya setelah berjuang untuk membayar tagihan gaji guru dan mengklaim siswa bisa mengikuti les privat selama satu atau dua jam selama dua kali dalam sepekan.

“Mereka lebih suka belajar menari seperti yang mereka lakukan di Korea Selatan, Cina dan Amerika, daripada dengan gaya Korea Utara. Jadi, dia mengajari mereka caranya,” katanya.

Diduga petugas dari Kelompok Inspeksi Anti-Sosialisme mengawasi rumah instruktur tari dengan pakaian biasa sebelum menggerebek rumah tersebut.

Sementara sumber ketiga megnungkapkan bahwa mayoritas anak-anak yang belajar tari itu berasal dari keluarga kaya.

“Karena Komite Sentral telah memerintahkan agar mereka yang melanggar Undang-Undang Penghapusan Pemikiran dan Budaya Reaksioner dihukum berat terlepas dari pangkat atau kelas mereka, instruktur dan siswa tari asing yang tertangkap kali ini tidak akan terhindar dari kerja keras,” tuturnya.

“Orang tua mereka juga kemungkinan akan dihukum dengan dipaksa meninggalkan pesta,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini