Nasib Rommy di DPR akan Segera Dibahas PPP

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – PPP dalam waktu dekat berencana membahas posisi Romahurmuziy alias Rommy di DPR usai ia ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama.

DPR RI akan habis masa periode pada 30 September 2019 mendatang. Sekjen PPP Arsul Sani berkata jika Rommy diberhentikan, maka akan sulit di-PAW atau Pengganti Antar Waktu.

“Kami pasti tindak lanjuti, tapi prioritas sekarang ini Mukernas dulu,” ujar Arsul di Bogor, Rabu 20 Maret 2019.

Ia juga menyebut Rommy sudah tidak lagi mendapat hak-haknya terutama tunjangan di DPR karena dipastikan tidak menjalani aktivitas wajib sebagai anggota legislatif.

Romahurmuziy sebelumnya diamankan KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jumat 15 Maret 2019 lalu. Dia kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 300 juta untuk membantu proses seleksi pengisian jabatan di Kemenag.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini