Nah Loh! Wanita Pelaku Kampanye Hitam Ternyata Pernah Bertemu Fadli Zon!

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Setelah viral video kampanye hitam yang serang Jokowi, terungkap ternyata para pelaku pernah bertemu dengan Fadli Zon!

Video viral yang melakukan kampanye hitam tersebut ternyata diunggah pertama kali oleh akun Twitter @Citrawida5, hal tersebut terungkap melalui penelusuran netizen di media sosial Twitter.

Dan ternyata, wanita tersebut adalah korwil PEPES (Partai Emakemak Pendukung Prabowo Sandi) dari Karawang. Ia juga pernah melakukan kunjungan ke DPR dan bertemu langsung dengan Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon. Jejak digital tak bisa dihilangkan, hal tersebut terpampang nyata di Twitter milik Fadli Zon.

Dari jejak digital Twitter Fadli Zon, terlihat ia melakukan pertemuan dengan salah satu pelaku kampanye hitam tersebut pada awal 11 Februari 2019 lalu.

Sebelumnya warga Karawang dibuat geger dengan video aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap Jokowi – Maruf yang viral di media sosial. Sebab, diduga kuat peristiwa dalam video itu terjadi di Karawang.

Dalam video yang beredar, dua orang perempuan tersebut berbicara dalam bahasa sunda saat kampanye door to door. Warga diyakini bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata perempuan di video yang viral.

Jika diartikan, ajakan itu memiliki arti: Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin.

Ketiga wanita pelaku kampanye hitam tersebut kini telah diamankan oleh kepolisian. Sementara BPN, melalui Jubirnya,
Ferdinand Hutahean mengklaim para pelaku memang relawan untuk Prabowo-Sandiaga Uno. (Tisa)

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini