3 Emak-emak Pelaku Kampanye Hitam di Karawang Resmi Ditahan

Baca Juga

MINEWS, JABAR – Tiga orang ibu rumah tangga yang menjadi tersangka dalam dugaan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf resmi ditahan oleh Polres Karawang.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko berkata penahanan dilakukan usai penyidik melakukan pengkajian terhadap sejumlah barang bukti yang telah dikumpulkan.

“Penyidik bekerja berdasarkan keterangan tersangka, saksi hingga barang bukti ponsel,” ujar Wisnu, Selasa 26 Februari 2019.

Ketiga ibu rumah tangga itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 25 Februari 2019. Statusnya sudah dinaikkan ke level penyidikkan.

Wisnu menjelaskan bahwa penyidik juga melibatkan saksi ahli ITE karena kasus ini berkenaan dengan media sosial dan melibatkan digital forensik untuk transkrip bahasa dalam video tersangka.

Kepolisian menjelaskan, kampanye hitam itu dilakukan ketiga tersangka secara door to door menggunakan bahasa Sunda. Hal ini membuat penyidik juga harus melibatkan ahli bahasa untuk menerjemahkannya ke Bahasa Indonesia.

Aksi kampanye hitam tersebut terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video itu, tersangka menyebut melayangkan tudingan dan ancaman jika Jokowi terpilih kembali dalam Pilpres 2019.

Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiyung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin. Dalam Bahasa Indonesia artinya “tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang memakai kerudung. Perempuan sama perempuan boleh menikah, laki-laki sama laki-laki boleh menikah,” demikian kata perempuan yang terekam dalam video.

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini