Multaqo Alim Ulama: Waspada! Ada Kelompok Berkedok ‘Islam’ Lakukan Pembangkangan Sipil

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Para ulama, habaib dan cendekiawan muslim berpengaruh di Indonesia menggelar Multaqo atau pertemuan bersama di Jakarta, Jumat 3 Mei 2019. Mereka berkumpul untuk membahas kehadiran revolusi sains-teknologi dan ekspansi pasar dunia memberikan dampak signifikan di segala aspek kehidupan sosial budaya umat di Indonesia.

Dalam keterangan pers yang diterima MINEWS.ID, Jumat 3 Mei 2019, peserta multaqo alim ulama dan habaib menilai dampak itu semakin kerasnya pertarungan ideologi-ideologi besar yang membenturkan peradaban barat dan Islam, yang bernama radikalisme. Penyebaran radikalisme di Indonesia tersebut menjadi sebuah masalah serius yang wajib dibendung bersama.

Apalagi, radikalisme mendengungkan ideologi alternatif atas Pancasila yang merupakan konsesus dasar kebangsaan Indonesia. Akibatnya, lahir konsekuensi negatif yakni munculnya ‘pembangkangan sipil’ terhadap pemerintahan yang sah alias Ulil-Amri. Pembangkangan itu pun mulai tampak dalam proses Pemilu 2019.

Meski masih pasif (kooptasi) maupun aktif berupa gerakan, mereka menggunakan politik identitas kelompok-kelompok tertentu yang menginstrumentalisasi Islam, yang ditandai dengan tindakan yang tidak islami. Para ulama pun berpendapat bahwa para pelaku pembangkangan sipil mengatasnamakan agama dengan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan fitnah.

Kondisi tersebut, menurut para ulama dan habaib, tentunya bertentangan dengan tujuan dakwah yang seyogyanya membangun ukhuwah islamiyah, memperkuat silaturahmi dan menghindari fitnah. Para ulama dan habaib pun berpendapat kelompok-kelompok tersebut sudah mempolarisasi bagsa termasuk umat, untuk kepentingan diri sendiri.

“Mereka menerapkan strategi menekankan perbedaan identitas askriptif yang dapat saling dibenturkan satu sama lain. Strategi ini telah menimbulkan kerusakan hebat pada struktur hubungan antar kelompok di Indonesia,” kata mereka.

Padahal, Pancasila merupakan ‘political appeal’ para pendiri bangsa yang terdiri dari kaum Islam nasionalis dan nasionalis religius. Mereka pun sepakat mendirikan NKRI yang bhineka dalam bingkai dasar negara Pancasila.

Untuk itu, para ulama meminta agar polarisasi dikotomis masyarakat Indonesia yang terjadi pasca Pemilu 2019, memerlukan upaya tersendiri untuk memperbaikinya. Khususnya dalam bulan suci ramadan.

Menurut para ulama, bulan suci ramadan adalah saat yang tepat bagi umat Islam untuk membangun perdamaian, membersihkan diri, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan. Termasuk menjaga bersama situasi kondisi kebangsaan agar kondusif.

Sebagai informasi, multaqo kali ini dihadiri Prof Dr KH Said Aqil Siraj, KH Maimoen Zubair, Habib Lutfi Yahya, Prof Dr Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), KH Drs Masdar Mas’udi (Cendekiawan Muslim).

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini