Mulai Besok! Sanksi Tilang Mulai Diberlakukan kepada Pelanggar Ganjil Genap

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Sanksi tilang mulai diberlakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam aturan ganjil genap dengan kebijakan PPKM Level 3 di DKI Jakarta.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar yakni sanksi putar balik dan tilang.

“Penerapan tilang ini kita mulai pada tanggal 1 September besok (Rabu,red),” katanya di Polda Metro Jaya, Selasa 31 Agustus 2021.

Sambodo mengatakan, Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Level dari 31 Agustus hingga 6 September 2021. Merujuk hal itu, pembatasan kendaraan dengan metode ganjil-genap tetap berlaku di DKI Jakarta.

Adapun, tiga ruas jalan yang menerapkan ganjil-genap di antaranya Jalan Sudirman-MH. Thamrin dan Jalan Rasuna Said. “Kebijakan masih sama berlaku dari pukul 06.00 WIB sampai 20.00 WIB,” katanya.

Hanya saja kata dia, penindakan dengan tilang mulai pada pekan ini. Baik dengan menggunakan kamera ETLE maupun tilang secara manual apabila ditemukan secara langsung oleh anggota yang bertugas pada hari itu.

“Jadi selain berjaga di mulut kawasan, kami juga mulai melakukan penindakan dengan tilang,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini