MATA INDONESIA, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak sepakat dengan politisasi agama, yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia.
Ketua Komisi Dakwah MUI Muhammad Cholil Nafis menyatakan, politisasi agama tak ada pembenarannya dalam Islam.
“Mereka memberikan doktrin-doktrin keagamaan kepada masyarakat untuk tujuan politik. Agama disalahgunakan menjadi kekuatan politik. Nah, saya pikir politisasi agama itu tidak dibenarkan dalam Islam karena menjadikan agama sebagai landasan untuk mendapatkan kekuasaan,” kata Cholil dalam webinar di Jakarta, Kamis 19 November 2020.
Ia menegaskan, paham keagamaan berbeda jauh dengan politisasi politik. Dalam Islam, agama diakui sebagai mitra politik, namun dengan kadar yang tepat.
Jika politik tidak melibatkan agama, Cholil menyebut akan terjadi kekuasaan yang tidak pro rakyat atau terkesan brutal. Namun, hubungan agama dengan politik tidaklah boleh berlebihan, karena khawatir akan mengubah makna ajaran yang benar.
“Tetapi kalau agama terlalu masuk ke politik, maka akan mengecilkan makna agama yang universal menjadi makna agama yang praktis dan bermuatan lokal. Padahal agama kan bernilai universal,” ujarnya.
Dia pun menjelaskan tentang hubungan agama dengan negara. Dia menganggap agama dan negara masing-masing bagaikan dua sisi mata uang. Artinya, saling berkaitan. Dia juga menganggap agama dan negara menjadi bangunan dan pondasi yang mana saling menjaga.
