Misi Kemanusiaan Muhammadiyah Berangkat Membantu Korban Gempa Turki

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Jumlah korban meninggal pada gempa Turki, Senin (6/2/2023),  memang masih simpang siur. Ada yang mengatakan jumlahnya sudah tembus 10 ribuan, tapi ada juga yang menyebut korban tewas sekitar 3700 an.

Namun lepas dari hitungan jumlah, masalah yang akan muncul post terjadinya gempa dahsyat juga tak kalah pentingnya untuk dijadikan perhatian.

WHO sendiri menyebut bahwa pasca gempa besar, bukan hanya masalah rumah tinggal yang roboh saja yang harus menjadi perhatian, tapi masalah kesehatan fisik dan psikis masyarakat juga harus menjadi perhatian serius.  

Post bencana alam seperti gempa, ancaman terhadap kesehatan masyarakat bisa menjadi demikian kompleks. Penyebab utamanya, antara lain, berasal dari kondisi lingkungan yang porak poranda – ini bagaimana pun  pengaruhnya yang tidak kecil bagi kesehatan lingkungan.

Lingkungan permukiman yang tidak lagi ramah, ditambah dengan berbagai jenis trauma, akan membuat kesehatan masyarakat menjadi begitu rentan adanya.  Berbagai pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan, WHO di antaranya, mengemukakan bahwa pasca gempa, masyarakat sering mengalami berbagai gangguan kesehatan yang perlu penanganan serius.

Di antaranya,  yang berkaitan dengan infeksi lanjutan pada luka yang tak tertangani, risiko komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan balita, kemungkinan berkembangnya penyakit menular, serta meningkatnya kebutuhan psikososial

Dan sebagaimana pengalaman selama ini, negara yang tertimpa musibah, bisa dipastikan tidak sanggup sendirian  menangani post gempa yang dialaminya. Sehebat apapun negara tersebut. Itu sebabnya, sejak awal pemerintah Turki membuka tangan atas uluran bantuan, yang ditawarkan negara  sahabat, maupun institusi kemanusiaan dari negara lain.

Merespon panggilan kemanusiaaan dari gempa Turki, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), memberangkatkan puluhan relawan medis darurat untuk penanganan korban gempa di Turki.

“Sebanyak 29 relawan dalam keadaan siaga dan siap berangkat,” kata Ketua MDMC Budi Setiawan dikutip dari Antara, Selasa (7/2/2023).

Tim yang akan diberangkatkan ke Turki meliputi lima dokter emergensi, dua dokter bedah ortopedi, tujuh perawat, dua apoteker, satu bidan, satu psikolog, satu petugas keamanan, tujuh petugas logistik, satu administratur medis, satu petugas dokumentasi, dan satu petugas penghubung.

Pemberangkatan tim relawan medis Muhammadiyah ke Turki dilakukan lewat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Pusat Krisis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Budi menyampaikan anggota tim medis darurat Muhammadiyah yang dikirim, sebelumnya telah memiliki pengalaman kerja bidang kesehatan di beberapa lokasi bencana.

Di antaranya pernah membantu penanganan korban gempa bumi di Nepal, misi penanganan penyintas banjir di Pakistan bersama Tim Kesehatan Republik Indonesia.

“Atas musibah gempa yang menimpa Turki dan Suriah, MDMC mengajak masyarakat, terutama warga persyarikatan, untuk ikut meringankan beban para penyintas dengan berdonasi melalui LazisMu,” kata Budi.

Gempa bumi dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang bagian wilayah Turki dan Suriah pada Senin (6/2/2023), telah menelan jumlah korban yang tidak sedikit. Ada yang memprediksi jumlah korban meninggal telah mencapai sekitaran 4000 an orang. Tapi sebuah lembaga survey dari Amerika memprediksi, jumlahnya bisa menembus 10.000an. Jumlah yang mengetuk hati nurani.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini