Miris! Anak-anak Mendiro Jadi Korban Utama DBD, 1 Kasus Berujung Dengue Shock Syndrome

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Sebanyak 12 warga Padukuhan Mendiro, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, dilaporkan terjangkit demam berdarah dengue (DBD) sejak awal September 2025.

Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo akan segera melakukan langkah pengasapan atau fogging di wilayah terdampak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kulon Progo, Arief Musthofa, menyebutkan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di lokasi.

“Kami akan melakukan fogging dalam waktu dekat,” ujarnya.

Arief menyesalkan masih maraknya kasus DBD di wilayah Mendiro, padahal sebelumnya Bupati Kulonprogo telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh lurah untuk mengintensifkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sebagai upaya pencegahan.

“Ini seperti ronda tapi sudah kemalingan, artinya PSN baru digencarkan setelah muncul kasus. Padahal kalau PSN dilakukan rutin, seharusnya tidak perlu sampai fogging,” tegasnya.

Sementara itu, Dukuh Mendiro Nanang Kustyanto membenarkan adanya 12 warga yang terinfeksi DBD.

Kasus tersebut terjadi bergantian sejak awal September, bahkan beberapa warga sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

“Benar, 12 kasus itu tidak terjadi bersamaan, melainkan bergantian antarwarga,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, satu kasus tercatat sebagai dengue shock syndrome (DSS).

Mirisnya, mayoritas penderita DBD di Mendiro merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun.

“Kebanyakan yang terjangkit adalah anak-anak,” tambah Nanang.

Sebagai langkah lanjutan, Dinkes Kulon Progo dijadwalkan melakukan fogging di wilayah Mendiro pada Rabu (15/10/2025) mendatang untuk menekan penyebaran virus DBD lebih luas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini