Minta Transparansi Dana Pokir, Mahasiswa Surati Tiap Fraksi DPRD Karawang

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Karawang (GEMAK) melayangkan surat kepada setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang. Pengajuan surat ini tentang keterbukaan informasi publik mengenai transparan penggunaan Dana Pokok Pikiran (Pokir)

Perwakilan Gemak mendatangi kantor DPRD Karawang, pada Senin 20 Juni 2022 pukul 15:39 WIB. Ada dua belas mahasiswa yang mendatangi kantor setiap fraksi DPRD Karawang

Para mahasiswa ini kemudian menyerahkan surat permintaan transparansi dana pokir, kepada setiap fraksi.

Koordinator Gemak Bayu Baptistuta Ginting Mengatakan, surat tersebut terkirim ke setiap fraksi masing-masing PKS, PDIP, Golkar, Pangkal Perjuangan dan Gerindra.

“Kami baru saja mengantar surat ke setiap fraksi DPRD Karawang. Mereka sudah menerimanya dengan tanda surat terima ada lima fraksi yaitu PKS, PDI-P, Demokrat, Gerindra, Golkar sama Pangkal perjuangan.” Kata Bayu.

Ia mengatakan ada dua fraksi yang belum menerima surat, karena staf dan pimpinan yang bersangkutan sedang tidak berada tempat. “Fraksi PKB sama fraksi Demokrat,” ujarnya.

Ia mengatakan maksud dari isi surat berupa sembilan pertanyaan tersebut untuk meminta secara transparan penggunaan dana pokir dari seluruh anggota DPRD Karawang. Dari setiap fraksi kepada dapil masing-masing

“Seperti apa bentuk program, pelaksananya siapa, anggarannya berapa, sejauh mana kerjanya dan beberapa poin lagi yang ingin kami tanyakan ke DPRD dari setiap fraksi itu”Katanya

Bayu berharap surat yang dilayangkan harus mendapat balasan dari setiap fraksi dalam jangka waktu yang sesuai dengan isi suratnya.”Kami berharap sesuai dengan apa yang kami tuliskan di surat permohonan. Selama 3×24 Jam. Kami berharap segera ada respons dan balasan termasuk keterangan transparansinya.”

Reporter: Deny

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini