Minta Transparansi Dana Pokir, Mahasiswa Surati Tiap Fraksi DPRD Karawang

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Karawang (GEMAK) melayangkan surat kepada setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang. Pengajuan surat ini tentang keterbukaan informasi publik mengenai transparan penggunaan Dana Pokok Pikiran (Pokir)

Perwakilan Gemak mendatangi kantor DPRD Karawang, pada Senin 20 Juni 2022 pukul 15:39 WIB. Ada dua belas mahasiswa yang mendatangi kantor setiap fraksi DPRD Karawang

Para mahasiswa ini kemudian menyerahkan surat permintaan transparansi dana pokir, kepada setiap fraksi.

Koordinator Gemak Bayu Baptistuta Ginting Mengatakan, surat tersebut terkirim ke setiap fraksi masing-masing PKS, PDIP, Golkar, Pangkal Perjuangan dan Gerindra.

“Kami baru saja mengantar surat ke setiap fraksi DPRD Karawang. Mereka sudah menerimanya dengan tanda surat terima ada lima fraksi yaitu PKS, PDI-P, Demokrat, Gerindra, Golkar sama Pangkal perjuangan.” Kata Bayu.

Ia mengatakan ada dua fraksi yang belum menerima surat, karena staf dan pimpinan yang bersangkutan sedang tidak berada tempat. “Fraksi PKB sama fraksi Demokrat,” ujarnya.

Ia mengatakan maksud dari isi surat berupa sembilan pertanyaan tersebut untuk meminta secara transparan penggunaan dana pokir dari seluruh anggota DPRD Karawang. Dari setiap fraksi kepada dapil masing-masing

“Seperti apa bentuk program, pelaksananya siapa, anggarannya berapa, sejauh mana kerjanya dan beberapa poin lagi yang ingin kami tanyakan ke DPRD dari setiap fraksi itu”Katanya

Bayu berharap surat yang dilayangkan harus mendapat balasan dari setiap fraksi dalam jangka waktu yang sesuai dengan isi suratnya.”Kami berharap sesuai dengan apa yang kami tuliskan di surat permohonan. Selama 3×24 Jam. Kami berharap segera ada respons dan balasan termasuk keterangan transparansinya.”

Reporter: Deny

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Disiplin Operasional Demi Integritas MBG

Oleh : Rivka Mayangsari*) Komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan unggul tidak hanya diwujudkan melaluikebijakan besar, tetapi juga melalui disiplin operasional di lapangan. Inilah yang kini ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatanpengawasan dan penegakan aturan menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap proses berjalan sesuaistandar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaatutama. Salah satu fokus utama BGN adalah penegakan disiplin penggunaan mobil operasional Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan tersebut secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti berbelanja atau urusan lain di luar distribusi MBG. Mobil operasional merupakan bagian vital darirantai distribusi makanan bergizi. Penyimpangan sekecil apa pun berpotensi mengganggu efektivitas dan kredibilitas program. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG, PengawasKeuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya, menegaskan pentingnya penggunaan kendaraan sesuaiperuntukannya. Ketegasan BGN bukan sekadar imbauan administratif. Nanik yang juga membidangiKomunikasi Publik dan Investigasi menegaskan sanksi tegas bagi Kepala SPPG yang terbukti melanggaraturan. Ancaman sanksi ini mencerminkan keseriusan BGN dalam menjaga marwah program strategisnasional. MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi negara terhadap kualitas sumberdaya manusia. Karena itu, integritas pelaksanaannya tidak boleh ditawar. BGN juga menekankan pentingnya independensi Kepala SPPG. Mereka diminta menolak tegas jika adamitra atau pemasok yang mencoba memanfaatkan kendaraan operasional untuk kepentingan di luardistribusi MBG. BGN menegaskan bahwa pemasok wajib menyediakan kendaraan sendiri untukmengangkut bahan pangan ke dapur SPPG. Ketegasan ini bertujuan menghindari konflik kepentingan dan memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam rantai logistik. Dengan menjaga independensi, Kepala SPPG dapat fokus pada misi utama: memastikan makanan bergizisampai tepat waktu dan dalam kondisi aman kepada anak-anak penerima manfaat. Disiplin operasionalbukan sekadar soal aturan teknis, tetapi bagian dari etika pelayanan publik yang mengutamakankepentingan masyarakat. Selain kendaraan operasional, BGN memberi perhatian besar pada pengawasan bahan baku pangan. Proses penerimaan bahan baku di dapur SPPG dinilai sebagai titik krusial dalam menjaga keamananpangan. Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini