Minta Izin Penangkapan Ikan Dibenahi, Nelayan Indramayu Geruduk Kantor DPRD

Baca Juga

MATA INDONESIA, INDRAMAYU – Nelayan Indramayu yang tergabung pada Front Nelayan Bersatu (FNB) dan Serikat Nelayan Tradisional Indramayu (SNTI) meminta pemerintah mengalokasikan izin penangkapan di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan yang berdampingan agar nelayan lebih leluasa mencari ikan.

Kajidin sebagai ketua aksi sekaligus ketua FNB mendesak pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.

“Hari ini kami nelayan merasa kecewa kepada DPRD Indramayu karna tidak ada satupun anggota dewan yang mau menemui kami” ujar Kajidin yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Indramayu, Kamis 9 Juni 2022.

Selain itu para nelayan juga berharap sanksi denda administrasi soal pelanggaran wilayah pengelolaan perikanan (WPP) direvisi.

Begitu juga dengan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) harus direvisi juga.

Masa aksi yang melakukan demonstrasi tersebut di jaga ketat oleh pihak polres indramayu dan serta berjalan dengan lancar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini