Militer Myanmar Larang Gunakan Facebook

Baca Juga

MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Raksasa media sosial, Facebook resmi melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram. Diketahui, militer Myanmar melakukan propaganda dengen menyebarkan informasi palsu sejak militer mengambil alih kekuasaan.

“Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini. Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (militer Myanmar) di Facebook dan Instagram terlalu besar,” demikian pernyataan Facebook, melansir Reuters, Kamis, 25 Februari 2021.

Sebagai catatan, junta militer Myanmar merebut kekuasaan setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu yang digelar 8 November 2020. Di mana pada pemilu tersebut, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi menang telak, yakni 83 persen suara.

Sejak demonstrasi pecah di Myanmar, setidaknya tiga demonstran dilaporkan tewas, salah satunya adalah seorang perempuan yang merenggang nyawa usai mendapat tembakan di kepala.

Para demonstran yang turun ke jalan mendesak junta militer untuk menyerahkan kekuasaan dan menuntut untuk membebaskan peraih Nobel Perdamaian yang juga merupakan pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi dan para pemimpin utama pemerintahan sipil di Myanmar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini