Meski Tergolong Sedikit, FPI Tetap Beririsan dengan Terorisme

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Beberapa mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) diduga memiliki hubungan dengan aktvitas terorisme. Mulai dari 19 eks FPI yang terafiliasi kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) hingga dugaan keterlibatan eks Sekretaris Umum FPI Munarman dalam kegiatan pembaiatan terhadap ISIS.

Meski tidak semua mantan anggotanya terlibat namun pada intinya FPI masih memiliki keterkaitan dengan aktivitas terorisme. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengatakan bahwa meski hanya sebagian kecil yang terlibat, namun secara keseluruhan mantan anggota FPI sudah terpapar radikalisme.

“Meskipun FPI masih sebagian kecil yang beririsan dengan terorisme tapi setidaknya mereka sudah terpapar paham radikalisme,” kata Islah kepada Mata Indonesia News, Sabtu 20 Februari 2021.

Kendati organisasinya sudah bubar, namun paparan ideologi radikal masih menjadi momok sehingga harus segera diantisipasi. Islah mengemukakan bahwa proses deradikalisasi bisa menjadi solusi untuk menghilangkan ideologi radikal dalam diri mantan anggota FPI.

Ia menilai tidak ada perbedaan dalam proses deradikalisasi terhadap mantan anggota FPI dan mantan narapidana terorisme.

“Tidak ada bedanya dengan proses deradikalisasi terhadap mantan napiter yang selama ini sudah dilakukan,” kata Islah.

Proses deradikalisasi terhadap mantan anggota FPI bisa terwujud jika pemerintah berniat merangkul mereka agar tidak kembali terpapar radikalisme. Bahkan upaya ini bisa segera terwujud jika ada bantuan dari ormas-ormas Islam moderat serta masyarakat untuk menyemaikan nilai-nilai Pancasila dan toleransi antar umat beragama.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini