Merasa Ditipu Pemimpinya, Empat Anggota Separatis Papua Kembali ke NKRI

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Empat anggota separatis kriminal kelompok bersenjata (KKSB) di Papua, akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Telangga Gire menyerahkan diri bersama-sama dengan tiga orang rekannya yakni Piningga Gire (25), Tekiles Tabuni (30) dan Perengga (27). Mereka juga menyerahkan satu pucuk senjata api jenis Mosser dan sejumlah amunisi cal. 7,62.

Kembalinya Telangga dan tiga rekannya karena sudah muak dengan omong kosong atasannya Goliat Tabuni. Dia mengaku kerap dibuai kemerdekaan Papua dan jabatan semu.

“Dibilang tidak lama lagi Papua akan merdeka dan dijanjikan jabatan tinggi. Ternyata semuanya itu tipu-tipu saja,” kata Telangga lewat penuturan Kapendam XVII/Cen Kolonel Inf Muhammad Aidi melalui siaran pers, Sabtu 8 Juni 2019.

Telangga menyatakan kembali ke NKRI bersama empat rekannya pengikut Goliat. Dia mengatakan, bertahun-tahun hidup menderita di hutan. Tak cukup logistik dan prasarana. Mereka harus terus kepanasan, kedinginan, kehujanan, dan kelaparan.

Asupan gizi harian hanyalah petatas dan keladi yang diambil dari kebun warga. Padahal di sisi lain, dia melihat pembangunan di kampung-kampung dan di kota-kota wilayah Papua semakin maju dan warga hidup berangsur sejahtera.

“Kami juga memikirkan anak-anak kami, mereka harus sekolah agar nanti hidupnya lebih baik tidak seperti saya,” kata Telangga menyesal.

Karenanya, Telangga kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bersama beberapa temannya yang juga pengikut Goliat, mereka berjanji untuk bekerja baik agar mengurus anak-anak menjadi orang yang berhasil.

“Saya anak ada 13 orang dari empat orang istri dan semuanya masih kecil-kecil,” katanya.

Telangga mengimbau kepada seluruh rekan yang masih di hutan, agar kembali ke pangkuan NKRI dan bisa hidup normal sebagai masyarakat warga Negara Indonesia. Menurut dia, apa yang diperjuangkan selama ini hanya mimpi-mimpi kosong dan menyusahkan keturunan.

“Mereka harus kita siapkan agar mereka bisa hidup lebih baik di masa yang akan datang,” katanya.

Diketahui, Telangga pada Sabtu 8 Juni 2019 menyatakan menyerahkan diri serta berikrar kesetiaan kepada NKRI di hadapan Dandim 1714/PJ Letkol Inf Agus Sunaryo, didampingi oleh 25 orang anggota Kodim di Kampung Wurak Distrik Illu Kabupaten Puncak Jaya.

Telangga Gire menyerahkan diri bersama-sama dengan tiga orang rekannya. Mereka juga menyerahkan satu pucuk senjata api jenis Mosser dan sejumlah amunisi cal. 7,62. Menurut Telangga, senjata tersebut adalah milik polisi yang dirampas pada saat penyerangan Polsek Karubaga Kabupaten Tolikara tahun 2013.

Pada Kamis 6 Juni 2019 Pkl 17.00 WIT, empat orang anggota Kodim dipimpin Sertu Jefri May melaksanakan pertemuan dengan Telangga di Distrik Tingginambut, mereka menyatakan tekad untuk menyerahkan diri kembali kepangkuan NKRI.

Mereka diantar ke Makodim untuk menghadap Dandim di Distrik Mulia Puncak Jaya. Pada sekitar pukul 23.00 WIT Letkol Agus berkoordinasi dengan Bupati Puncak Jaya Bapak Yuni Wonda S. Sos, SIP, MM tentang keinginan anggota KKSB kembali ke Pangkuan NKRI.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini