MINEWS.ID, JAKARTA – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahkan sudah jauh-jauh hari menyiapkan desain konsepnya.
“Desain konsep kami bisa diterapkan di mana saja. Tetapi itu baru konsep ya,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa 30 April 2019.
Dia menegaskan konsep tersebut bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Namun Basuki mengingatkan realisasi pemindahan tersebut tidak dalam waktu dekat karena perlu masa yang panjang untuk melaksanakannya.
Basuki menegaskan hal tersebut bukan hanya untuk menentukan lokasi dengan lahan yang tepat untuk pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga menyiapkan regulasi yang harus dipenuhi.
Rencana pemindahan tersebut murni berdasarkan kajian Bappenas. Hasilnya adalah tiga opsi.
Opsi pertama tetap di Jakarta; kedua, dipindahkan ke sekitar Jakarta dan ketiga dipindah ke luar Jawa.
Ketiganya menurut Menteri Basuki harus mempertimbangkan beberapa hal utama antara lain aman dari pengaruh kawasan bencana “ring of fire” serta memiliki akses ke pantai. Hal terakhir tersebut bukan berarti calon pusat pemerintahan yang baru berada di tepi pantai.
Basuki menegaskan lokasi tersebut akan terus dikaji dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah disebutkan itu.
Hingga kini wilayah yang diberi stempel aman para ahli adalah Pulau Kalimantan. Namun beberapa tokoh mengusulkan kota yang benar-benar ada di tengah Indonesia yaitu Pare-pare dan Mamuju. Hanya persoalannya kota itu masih berada di atas Kawasan Cincin Api.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sudah memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk memindahkan pusat pemerintahan tersebut.
Diketahui dari tiga opsi tersebut dibutuhkan Rp 323 triliun sampai dengan Rp 466 triliun.
