Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Pernah Jual Kambing demi Bayar Kuliah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sakti Wahyu Trenggono baru saja diumumkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi. Trenggono pernah menjual kambing untuk bayar uang kuliah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan reshuffle kabinet Indonesia Maju, Selasa 22 Desember 2020 di Istana Negara, Jakarta. Ada enam posisi menteri yang di-reshuffle dimana salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Posisi Menteri KP memang sedang lowong setelah Edhy Prabowo mengundurkan diri karena tersandung kasus korupsi. Sebagai penggantinya, Jokowi menunjuk Trenggono.

Trenggono lahir di Semarang, 3 November 1962. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Pria berusia 62 tahun ini pernah menjabat sebagai bendahara Partai Amanat Nasional periode 2009-2013.

Trenggono mulai jadi relawan Jokowi ketika menjadi bendahara tim pemenangan Jokowi di Solo, kemudian pindah ke Jakarta ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI hingga Jokowi menjabat presiden.

Pria lulusan S-2 Magister Management Institut Teknologi Bandung (ITB) ini memulai karier di Federal Motor sebagai programmer pada tahun 1986–1992. Trenggono saat ini menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD, dan juga sebagai komisaris di PT. Tower Bersama Tbk dari tahun 2009.

PT Tower Bersama Tbk adalah perusahaan yang dikenal sebagai penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan kepemilikan lebih dari 14 ribu menara.

Selain itu Trenggono juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Merdeka Copper Gold Tbk dari tahun 2018. Tak hanya di menara, beliau juga salah satu pengusaha lokal yang pertama bermain cloud melalui Indonesian Cloud. Trenggono menjadi salah satu inisiator berdirinya Asosiasi Penyedia Menara Telekomunikasi Indonesia (ASPMITEL).

Trenggono tak langsung menjadi sukses seperti saat ini. Dia lahir dari keluarga sederhana. Dari kecil, Trenggono terbiasa hidup prihatin. Bahkan, dia pernah menjual kambing demi membayar uang kuliah di ITB mengambil jurusan Teknik Industri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini