Menteri Edhy Prabowo: Tak Punya Bisnis Ikan, Kerja Saya untuk Negara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA  – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan berbagai kebijakan yang dia buat bukan untuk kepentingan pribadi karena dia tidak memiliki bisnis perikanan.

“Prinsip kerja seorang menteri adalah konstitusi. Saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster atau bisnis perikanan,” ujar Edhy di Jakarta, Kamis 30 Juli 2020.

Setiap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sekarang semata-mata hanya untuk kepentingan negara dan memaksimalkan peluang sektor kelautan dan perikanan di tengah ekonomi yang lesu sekarang.

Maka, Edhy mengajak berbagai pihak terkait ikut membangun sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan salah satu komoditas yang didorong ialah budidaya udang vaname karena mudah dan memiliki produktivitas tinggi.

Selain itu, seperti dilansir Antara, Edhy mengenalkan konsep milenial shrimp farming yang saat ini sedang dikembangkan di Situbondo dan Jepara. Tujuannya agar mahasiswa atau generasi milenial bisa turut andil budidaya udang.

KKP, menurut dia, siap menyediakan fasilitas permodalan melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Selain udang, Edhy mengaku juga ingin mendorong budidaya lobster, kepiting dan rajungan melalui Permen KP Nomor 12 tahun 2020.

Khusus untuk kepiting, dua balai KKP yang terletak di Jepara dan Takalar telah berhasil melakukan pemijahan untuk pengembangbiakan. Satu ekor kepiting bisa menghasilkan sekitar 50 ribu telur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Bansos Ganda Ramadan dan Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Oleh: Novi Anggina Andayani *) Selama Ramadan 2026, Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskankomitmennya memperkuat jaring pengaman sosial melalui kebijakan bansos gandayang terintegrasi dengan agenda pemberdayaan ekonomi desa. Kebijakan ini dirancangbukan hanya untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat prasejahtera selama bulansuci, tetapi juga sebagai langkah strategis membangun fondasi kemandirian ekonomiberbasis komunitas. Negara hadir secara utuh yakni melindungi kelompok rentansekaligus menyiapkan jalan transformasi menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Skema bansos ganda mencakup pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai atau Program Sembako sebesar Rp600.000 per Keluarga Penerima Manfaat yang dirapel untuk tigabulan sekaligus pada awal tahun 2026. Penyaluran dilakukan melalui Kartu KeluargaSejahtera yang terhubung dengan bank-bank Himbara seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, serta Bank Syariah Indonesia. Sistem inimemastikan bantuan tersalurkan secara transparan, akuntabel, dan efisien hingga kepelosok daerah, sekaligus memperkuat inklusi keuangan nasional. Selain transfer tunai, pemerintah menyalurkan paket pangan tambahan berupa 20 kilogram beras premium dan 4...
- Advertisement -

Baca berita yang ini