Menpora Saksikan MoU Dana Pelatnas untuk Renang dan Pencak Silat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dukungan fasilitasi terhadap proses pelatihan nasional (pelatnas) terus dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI).

Senin 12 Oktober 2020 sore WIB, Menpora RI Zainudin Amali menyaksikan Memorandum of Understanding (MoU) pemberian bantuan dana pelatnas dan pembinaan jangka panjang kepada cabor renang dan pencak silat.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Prestasi Olahrga Nasional (PPON) Yayan Rubaeni dengan Sekjen PB PRSI, Ali Andi Patiwiri dan Sekjen IPSI Erizal Chaniago di Wisma Kemenpora, Jakarta. Penandatanganan disaksikan secara virtual oleh Ketua Umum PB PRSI Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Harian PB IPSI Edi Prabowo.

Menurut Zainudin, bantuan fasilitasi untuk cabor silat dan aquatik telah melalui proses review secara transparan dan akuntable.

“Review ini melibatkan tim tidak hanya dari Kemenpora tetapi juga praktisi dan akademisi untuk menjamin supaya bantuan dari Kemenpora kepada induk cabor sesuai dengan hasil review dan proposal yang diajukan,” katanya.

“Bantuan fasilitasi ini sekaligus upaya untuk memperbaiki tata kelola internal Kemenpora dan internal induk cabor, seluruh pembiayaan APBN diharapkan tidak ada penyimpangan sehingga tujuan meningkatkan prestasi olahraga bisa tercapai tanpa gangguan dari berbagai pihak yang merusak tata kelola itu,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini