Menpora Kukuhkan Kontingen Olimpiade, Dilepas Presiden Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTAMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengukuhkan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2020. Setelah itu, mereka dilepas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menpora Amali mengukuhkan Kontingen Indonesia yang dipimpin Rosan P Roeslani sebagai Chef de Mission untuk Olimpiade Tokyo, Kamis 8 Juli 2021. Tim Merah Putih beranggotakan 28+1 atlet dari delapan cabang olahraga, 23 official, dan 20 personil tim head quarters. Semuanya mengikuti upacara pengukuhan dari pelatnas dan tempat masing-masing secara khidmah.

Upacara pengukuhan didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Olimpiade Tokyo oleh Sekjen NOC Indonesia Ferry J Kono yang didampingi Komite Eksekutif Rafiq Hakim Radinal dan Teuku Arlan Lukman.

Setelahnya janji atlet dibacakan Aflah Fadlan Prawira (renang) dan Diananda Chairunisa (panahan). Dilanjutkan pembacaan laporan Chef de Mission Kontingen Olimpiade Tokyo Rosan P Roeslani, amanat Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), dan amanat Menpora yang diakhir dengan pengukuhan Kontingen Olimpiade Indonesia secara resmi.

“Di tengah kasus Covid-19 yang tengah meningkat, atas kerja keras CdM dan NOC Indonesia akhirnya kami memutuskan menggelar pengukuhan secara virtual. Namun, tidak mengurangi makna pengukuhan sebagaimana dalam kondisi normal,” kata Menpora Amali, dalam keterangannya, Kamis 8 Juli 2021.

Menpora Amali menyampaikan terima kasih karena atas kerja keras pimpinan cabor olahraga, NOC Indonesia, dan CdM akhirnya Kontingen Merah Putih dapat menghasilkan jumlah atlet Olimpiade yang sama seperti saat di Rio de Janeiro, 2016.

“Jangan sia-siakan kesempatan ini, anggaplah ini Olimpiade terakhir yang Anda ikuti. Jangan menyerah sebelum akhir kompetisi karena jika berhasil Anda akan dikenang sebagai pahlawan telah mengharumkan nama bangsa karena sudah meraih medali di ajang olahraga internasional tertinggi,” ujarnya.

Setelah pelepasan, Kontingen Indonesia dilepas oleh Presiden RI Joko Widodo pada 11.00 WIB. Upacara pelepasan dilakukan dari Istana Negara dengan undangan terbatas dan protokol kesehatan yang ketat, yaitu Menpora Zainudin Amali, Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari, CdM Rosan P Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir selaku IOC Member.

Ada empat atlet yang datang ke Istana Negara yaitu Aflah Fadlan Prawira (renang), Windy Cantika (angkat besi), serta pemanah Arif Dwi Bagus Pangestu dan Bagas Prastyadi. Sementara atlet-atlet lainnya mengikuti upacara secara virtual dari pelatnas masing-masing, di mana enam cabang olahraga berada di Jakarta, rowing di Pengalengan, serta selancar ombak di Bali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini