MINEWS, JAKARTA-Lapas di Indonesia kondisinya sudah memprihatinkan dan over kapasitas. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta para pengguna narkoba tak dimasukkan dalam penjara. Dengan catatan hanya yang terbukti sebagai pengguna saja yang direhabilitasi.
“Over kapasitas itu menjadi persoalan yang paling besar. Maka itu upaya antara lain, perbaikan undang-undang narkotika dalam proses, kemudian harus ada rehabilitasi,” kata Yasonna di Lapas Klas II Narkotika, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu 27 April 2019.
Dia mengatakan persoalan narkoba menjadi momok bagi semua. Menurut Yasonna, di kota-kota besar sebagian besar penghuni lapas adalah terkait kasus narkoba.
“Isinya 50 persen, kalau di kota-kota sudah 70 persen, ada yang lebih. Tetapi kalau di kota besar mayoritanya adalah narkoba,” ujarnya.
Yasonna menyebut ada dua pedekatan terhadap pengguna narkoba. Yang pertama adalah pendekatan hukum dan yang kedua pendekatan kesehatan. “Pengguna itu mau kita hukum, atau mau kita treat? pendekatannya, beberapa negara sudah berubah paradigmanya, adalah kesehatan, merehabilitasi,” katanya.
Dia menyatakan ketergantungan obat-obatan terlarang adalah sebuah penyakit sehingga harus diselesaikan lewat pendekatan kesehatan. Sementara, untuk pengedar atau bandar harus dijatuhkan hukuman yang berat.
“Karena ketergantungan itu adalah penyakit. Yang kita buat tekanan paling besar adalah kepada bandar, pengedar. Pengedar pun dilihat, kadang-kadang ada penerapan hukum yang ada sekarang kadang-kadang menjadi persoalan buat kita,” katanya.
Yasonna kemudian menyinggung soal adanya tokoh-tokoh ‘hebat’ yang terjerat terbukti sebagai pengguna narkoba direhabilitasi. Sedangkan, jika orang biasa yang terbukti sebagai pengguna narkoba malah dipenjara.
“Saya kan selalu mengatakan, udahlah jangan hanya yang ‘hebat-hebat’ saja direhabilitasi. Tapi kalau orang kecil di daerah ditangkapi semua, dimasukkan yang seharusnya dievaluasi pemakai, dimasukkan ke dalam (lapas),” katanya.
