MINEWS, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berencana untuk melakukan ‘Impor’ para pangajar dari luar negeri guna mengajar di Indonesia.
“Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia,” kata Puan saat menghadiri diskusi Musrembangnas, Kamis 9 Mei 2019 seperti dilansir Antara.
Menurut Puan jika ada kendala bahasa, maka akan difasilitasi dengan penyediaan banyak penerjemah serta perlengkapan alih bahasa.
Oleh karena itu, Puan mengatakan bakal meminta pihak-pihak berkepentingan seperti sekolah untuk menyampaikan kriteria pengajar yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya.
Puan mengatakan saat ini sebetulnya pun Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman.
Pada kesempatan Musrenbangnas tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan menyiapkan tiga jurus untuk menyelesaikan persoalan bangsa menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045 mendatang, termasuk agar Indonesia tidak masuk dalam jebakan kelas menengah (middle income trap).
Tiga jurus itu adalah pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM. Oleh karena itulah Jokowi meminta jajarannya di daerah agar menyambungkan titik-titik di daerahnya agar seluruh rakyat bisa menikmati pertumbuhan ekonomi.
“Sambungkan dengan kawasan industri, wisata, dengan sentra industri kecil, dengan pusat produksi baik pertanian atau perkebunan,” ujarnya.
Kedua, kata Jokowi, reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan dengan urusan perizinan dari pusat ke daerah dipotong menjadi seefisien mungkin. Ketiga, kata dia lebih sulit karena menyangkut pembangunan SDM yang harus bisa diselesaikan. Sementara data terakhir menunjukkan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 51 persen adalah lulusan SD.
Untuk masuk ke sana kata dia tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Jangan dipikir biasa-biasa dan masuk ke-4 besar, ke-5 besar ekonomi terkuat. Rumus seperti itu tak ada.
“Banyak negara terjebak ‘middle income trap’ karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka,” katanya.