Menimbang Palangkaraya dan Jonggol Usulan Fadli Zon

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan, ada ide menghidupkan lagi Jonggol yang pernah digadang-gadang Presiden Soeharto jadi kota pemerintahan baru. Ide itu datang dari siapa lagi, kalau bukan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra.

Pada era Presiden Soeharto, Kecamatan Jonggol memang sempat dinilai sebagai tempat paling rasional untuk memindahkan ibu kota sebelum krisis ekonomi melanda Orde Baru.

Alasannya adalah jarak yang sangat dekat dengan Jakarta atau sekitar 60 kilometer sehingga mudah dijangkau.

Jonggol memiliki lahan kosong yang relatif luas hingga 30.000 hektare. Sementara Istana Bogor dinilai lebih representatif dari Istana Negara dari sisi keamanan, kenyamanan dan bebas dari banjir.

Tetapi itu posisi tahun 1997, saat Jonggol sebagian besar berupa lahan tidak produktif dan bukit kapur.

Bahkan sebelum rencana tersebut dilaksanakan ratusan hektar lahan sudah dibebaskan oleh pengembang, salah satunya PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang saham mayoritasnya milik Bambang Trihatmodjo, anak Soeharto.

Pengamat perancang kota Founder Urban+, Sibarani Sofyan dalam wawancaranya kepada sebuah portal berita menyatakan lahan di Jonggol kini sudah dikuasai banyak pihak, baik individu maupun perusahaan. Akibatnya, pemerintah akan sulit mengontrol harga tanah.

Selain itu kawasan Jabodetabek, termasuk di sekitar Jonggol saat ini sudah sangat padat dengan pemukiman penduduk sehingga akses ke sana sekarang selalu macet parah terutama saat jam berangkat maupun pulang kantor.

Jika pusat pemerintahan dipindahkan ke Jonggol seperti saran Fadli Zon, tidak akan bisa terbebas dari masalah yang dihadapi Jakarta sekarang.

Hal yang akan terjadi parah adalah kemacetan karena staf pemerintahan kemungkinan besar tetap akan berkomuter setiap hari ke Jonggol dari tempat tinggalnya masing-masing. Hal itu juga tidak akan mampu memberikan multiplier effect dalam bidang ekonomi.

Opsi Fadli Zon itu justru akan membebani jalur koridor Bogor, Jakarta dan Bekasi yang sudah sangat padat sekarang.

Dari segi luas, Jonggol ternyata jauh lebih kecil dari luas Jakarta yang sekitar 661 kilometer persegi. Kota di ujung Cibubur itu hanya 126,86 kilometer persegi.

Luas itu akan jauh lebih kecil jika dibandingkan Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah yang mencapai 2.400 kilometer persegi. Sementara jumlah penduduk kota itu hanya 276 ribu jiwa.

Bahkan dari sisi kepadatan penduduk, Palangkaraya masih lebih lega dibanding Jonggol yang setiap kilometer persegi terdapat 1.300 jiwa. Di Palangkaraya hanya 115 orang per kilometer persegi kepadatan penduduknya. Sementara Jakarta sudah mencapai 15.600 orang per kilometer persegi.

Namun, hingga kini Presiden Jokowi belum memutuskan akan memindahkan ibu kota ke mana. Dia hanya menunjuk tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Timur dan Kalimantan Selatan.

Palangkaraya memang pernah digadang-gadang menjadi ibukota di era Pemerintahan Soekarno. Tetapi tanpa alasan yang jelas akhirnya waktu itu Soekarno tetap memilih Jakarta.

Jadi, masihkah Kamu setuju dengan usul Fadli Zon?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini