Menantikan Peran Kamala Harris sebagai Wakil Presiden Perempuan AS Pertama

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON  – Sebagai perempuan pertama, sekaligus orang kulit hitam dan berdarah campuran Amerika-Asia Selatan yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris akan mengemban harapan yang berat.

Pernyataan Harris dalam sebuah pidatonya telah membuatnya menjadi perhatian dunia, “Meskipun saya mungkin perempuan pertama di kantor ini (Gedung Putih), saya tidak akan menjadi yang terakhir.”

Sebelum diminta Joe Biden untuk mendampinginya menjadi wakil presiden, Harris merupakan senator junior untuk wilayah California sejak tahun 2017. Pada awalnya, Harris membidik Gedung Putih untuk menjadi presiden menghadapi Donald Trump. Namun, dalam prosesnya tidak mampu mengalahkan Biden.

Meskipun pencalonannya sebagai presiden gagal dan terus mendapat kritik dari anggota partainya yang berhaluan kiri, Harris memiliki catatan suara paling liberal di Senat AS atas dedikasinya membela hak LGBTQ, imigrasi, legalisasi ganja, dan pengendalian senjata.

Harris bergabung bersama Biden sebagai bintang politik dengan kemampuannya sendiri. Sebelum menjadi senator, Harris berkecimpung di dunia hukum dan menjabat sebagai pengacara andal di California. Pengalaman hukum dan advokasinya akan sangat berguna di Gedung Putih, terutama untuk reformasi polisi. Diketahui, Pemerintah AS telah berjanji untuk menata ulang dan menangani kesalahan sistemik kepolisian AS.

Dalam praktiknya, Harris kemungkinan akan mengikuti model kemitraan antara Joe Biden dan Barack Obama ketika keduanya menjabat sebagai wakil presiden dan presiden AS. Obama yang kala itu adalah pendatang baru dalam dunia politik, menunjuk Biden, seorang senator yang menjabat selama 35 tahun.

Sementara kini, Biden yang berusia 78 tahun dan menjadi presiden tertua dalam sejarah AS, menunjuk Harris yang menawarkan keseimbangan antara usia, jenis kelamin dan ras.

Barangkali publik akan membandingkan hubungan Biden saat bekerja sama dengan Obama sebelumnya, dan saat ini bersama Harris. Biden dan Obama memang memiliki hubungan persahabatan yang terkenal pada era pemerintahan mereka

Namun, dalam sebuah pernyataan yang dilontarkan Biden, tampaknya cukup menjawab kekhawatiran publik mengenai hubungannya dengan Harris. Biden mengungkapkan, belum ada satu pun keputusan yang dia buat tentang pemerintahannya tanpa dikonsultasikan dengan Harris terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan sedikit banyak kedekatan hubungan di antara mereka.

Menelusuri lebih jauh, persahabatan keduanya sebenarnya masuk akal lantaran Harris memiliki hubungan dekat dengan putra Biden, Beau Biden, yang meninggal karena kanker otak pada 2015 silam. Ini juga disinyalir menjadi salah satu alasan Biden meminta Harris untuk maju bersamanya dalam pemilu.

Meskipun demikian, pilihan Biden memperkenalkan Harris sebagai pasangannya dalam Konvensi Nasional Demokrat (DNC) 2020 mengejutkan segelintir orang, mengingat serangan tajam Harris yang ditujukan langsung ke Biden ketika mereka berdua bersaing untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat.

Harris mungkin akan disalahkan atas kekurangan yang dirasakan di sini dan di tempat lain, dalam agenda progresif yang dijalankannya bersama Biden, oleh beberapa pihak terutama bagi mereka yang berhaluan kiri. Namun, Biden menaruh kepercayaan besar pada Harris. Sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan Obama, Biden akan mencontohkan peran yang akan dilakukan Harris. Lebih lanjut, dia ingin Harris menjadi orang terakhir sebelum dia membuat keputusan penting dan untuk selalu mengatakan hal yang sebenarnya.

Secara historis, peran wakil presiden digambarkan sebagai peran konstitusional yang paling sulit dipahami dan paling sering diabaikan dalam pemerintahan federal.

Direktur Pusat Studi Kepresidenan Miller Centre di University of Virginia, Barbarra Perry menyebutkan, peran wakil presiden sebenarnya adalah menggantikan presiden. Kecuali jika presiden sakit parah atau meninggal, peran wakil presiden sebagian besar adalah duduk dan menunggu. Bagi sejumlah wakil presiden, dinamika itu berarti melakukan pekerjaan yang tidak diperlukan.

Kendati begitu, wakil presiden bukanlah peran yang bisa dianggap mudah. Sembilan dari 45 presiden AS terpaksa meninggalkan jabatan mereka sebelum masa jabatan berakhir, di mana delapan di antaranya karena kematian.

Wakil presiden mulai mengambil peran yang lebih besar pada tahun 1970-an, di bawah kepemimpinan Presiden Jimmy Carter. Saat pencalonan presiden, Carter merupakan mantan gubernur Georgia dan tidak memahami Washington, D.C. sehingga ketika dia memenangi pencalonan, dia menunjuk Walter Mondale, senator senior untuk wilayah Minnesota, sebagai wakilnya.

Meskipun hubungan antara Carter dan Mondale terbilang baru, kecocokan strategis mereka mengikuti pola usang wakil presiden yang menawarkan keseimbangan geografis atau ideologis kepada presiden. Praktik ini terus berlanjut dalam kancah politik AS hingga kini.

Hal itu tampaknya akan dirasakan selama pemerintahan Biden, di mana Harris akan mengikuti pola yang mirip dalam perannya sebagai wakil presiden.

Reporter: Safira Ginanisa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Upaya Bersama Diperlukan untuk Jaga Situasi Kondusif Saat Idul Fitri

Oleh: Hafidz Ramadhan Pratama Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, dinamika sosial, serta potensi kerawanan keamanan, kebutuhan akan sinergi lintas sektor menjadisemakin mendesak untuk diwujudkan secara konkret. Stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan jugamemerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga peran strategismedia sebagai penyampai informasi yang membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, menjaga suasana kondusif bukan sekadar upaya teknis, tetapi juga merupakan bagian darikomitmen kolektif dalam merawat persatuan di tengah keberagaman. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasiantara kepolisian dan media melalui momentum buka puasa bersama insan pers yang tergabungdalam Pokja Polda Jatim. Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce serta jajaran pejabat utama tersebut menjadi simbol bahwa komunikasi yang terbuka dansinergitas yang solid merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya saatada agenda nasional dan Idul Fitri. Dalam pandangannya, insan pers memiliki posisi strategissebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepadamasyarakat, sehingga mampu mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan. Irjen Nanang Avianto juga melihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaiinformasi semata, tetapi juga berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dalam situasi yang rawan terhadap provokasi dan penyebaran informasi yang tidakterverifikasi, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang edukatif sertamembangun opini publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat tidak mudahterpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu keresahan atau konflik. Ia menekankan bahwaketerbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkantransparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakatterhadap institusi negara. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Wakil Gubernur Abdullah Vanath turutmengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan memperkuat toleransi antarumat beragama, terutama karena perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Abdullah Vanath menilai bahwa masyarakat Maluku memiliki pengalaman panjangdalam menjaga kebersamaan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang amandan damai. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini telah menunjukkan kedewasaan dalamkehidupan sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecahbelah persatuan. Abdullah Vanath juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran agar konflik serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi masyarakat untukkembali pada situasi yang pernah menimbulkan perpecahan. Justru, momentum perayaankeagamaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkandalam sikap nyata, seperti menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing umat beragama. Langkah konkret juga ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan Pemerintah ProvinsiMaluku dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, serta aparat keamanan. Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pendekatankolaboratif ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai secara parsial, melainkanmelalui kerja sama yang terintegrasi. Hal senada juga disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Edy Murbowo S.I.K. M.Si. yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan danketertiban wilayah saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Irjen Edy Murbowo menekankan pentingnya menjagakebersamaan dan memperkuat nilai-nilai toleransi sebagai fondasi utama dalam menciptakanstabilitas keamanan. Ia menilai bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hiduprukun, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh persatuan. Irjen Edy Murbowo juga melihat bahwa momentum perayaan dua hari besar keagamaan yang berdekatan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Iamengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing agar tetapaman dan kondusif, sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan dengan tertib dan penuhkedamaian. Seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggungjawab aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian signifikan dalammenjaga stabilitas nasional, mulai dari keberhasilan mengendalikan inflasi terutama saat haribesar keagamaan, peningkatan efektivitas pengamanan arus mudik melalui koordinasi lintasinstansi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital yang semakin memudahkanmasyarakat dalam mengakses informasi dan layanan. Selain itu, upaya memperkuat moderasiberagama serta pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan juga berkontribusi dalammenciptakan suasana yang lebih kondusif di berbagai daerah, sehingga kepercayaan publikterhadap pemerintah terus meningkat. Dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa menjaga situasi kondusif saat Idul Fitrimembutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan. Sinergi antara media, pemerintah, danmasyarakat harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus menjaga persatuan, meningkatkantoleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sehinggamomentum Idul Fitri benar-benar menjadi ajang mempererat kebersamaan dan memperkuatharmoni sosial di Indonesia. *) Peneliti Keamanan Dalam Negeri dan Komunikasi Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini