Oleh: Safira Yusmin )*
Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah-langkah pemberantasan judi online yang dianggap merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Dalam upaya ini, berbagai strategi diterapkan, termasuk penguatan literasi digital, pengawasan transaksi keuangan, serta pemblokiran situs-situs perjudian daring. Pendekatan komprehensif ini melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja sama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan bahwa literasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam melawan judi online. Ia menjelaskan bahwa pendekatan teknologi saja tidak cukup karena pelaku judi daring terus menemukan celah baru untuk beroperasi.
Oleh sebab itu, pemerintah memfokuskan upaya edukasi secara masif kepada masyarakat, khususnya kalangan muda dan pelajar. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian daring yang sering kali menargetkan kelompok rentan.
Menurut Meutya, regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk memberantas aktivitas ini. Ia mencontohkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah memuat sanksi tegas bagi pelaku judi online.
Namun, tantangan besar terletak pada implementasi aturan tersebut secara konsisten di lapangan. Selain itu, edukasi menjadi pelengkap penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan judi daring.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menjelaskan bahwa jumlah pemain judi daring sedikit menurun dari 9 juta menjadi 8,8 juta pada tahun 2023.
Namun, total nilai transaksi dalam industri ini tetap sangat besar, mencapai lebih dari Rp43 triliun hanya dalam tiga kuartal pertama tahun tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan, judi online masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan strategis.
Danang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama adalah pola pembayaran yang semakin kompleks dan sulit dilacak. Sebelumnya, pelaku judi daring umumnya menggunakan transfer bank atau dompet digital untuk bertransaksi.
Namun, saat ini mereka beralih ke merchant aggregator dan exchanger mata uang kripto, yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui lapisan-lapisan yang sulit diidentifikasi. Bahkan, beberapa di antaranya menggunakan platform jual-beli yang tidak terkait langsung dengan aktivitas judi, sehingga menyulitkan pengawasan.
Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan, terutama yang melibatkan mata uang digital. Data pemain judi daring yang terdeteksi melakukan transaksi kini dipantau lebih ketat.
Selain itu, pihak berwenang tidak segan-segan mengambil tindakan tegas, termasuk pemblokiran rekening dan pelaporan data pelaku kepada lembaga penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Pendekatan ini diharapkan mampu memutus rantai peredaran uang yang menjadi fondasi utama operasional situs judi daring.
Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Berdasarkan data, sekitar 80 persen pemain judi daring berasal dari kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, dengan pendapatan di bawah Rp6 juta per bulan.
Pemain judi online ini menunjukkan bahwa judi online sering kali menjebak masyarakat dalam siklus kerugian finansial yang sulit dihindari. Oleh karena itu, pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan internet dan tidak tergoda dengan janji keuntungan instan yang ditawarkan oleh judi daring.
Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan pencapaian besar dalam memblokir konten-konten yang terkait dengan judi online. Hingga awal tahun 2025, sebanyak 711.518 konten telah berhasil diblokir dari berbagai platform digital. Pemblokiran ini meliputi 652.147 situs web, ribuan konten di media sosial seperti Meta, serta unggahan di platform berbagi file, aplikasi perpesanan, dan video daring. Hasil ini diperoleh melalui kombinasi aduan masyarakat, laporan instansi terkait, dan patroli siber yang dilakukan secara aktif oleh pemerintah.
Plt. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Molly Prabawaty, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap jebakan konten judi online. Menurutnya, edukasi dan pengawasan harus berjalan seiring untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian daring. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membuka situs yang mencurigakan atau mengklik tautan yang berpotensi mengarahkan ke platform perjudian.
Dalam mendukung upaya ini, Kemkomdigi menyediakan kanal pelaporan yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan konten judi daring. Kanal tersebut meliputi laman resmi aduankonten.id, WhatsApp aduan, dan chatbot Stop Judi Online. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah memberantas judi daring.
Keberhasilan dalam memberantas judi online memerlukan kerja sama yang solid dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi keuangan, dan masyarakat. Pendekatan terpadu yang mencakup teknologi, regulasi, dan edukasi diyakini menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah optimis bahwa dengan langkah-langkah yang konsisten dan terkoordinasi, ruang digital di Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terbebas dari konten negatif yang merugikan.
Melalui kebijakan yang tegas dan implementasi yang berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman perjudian daring. Dengan kolaborasi ini, diharapkan ruang digital Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih positif untuk mendukung pembangunan bangsa.
)* Pemerhati Kebijakan Publik
