Menag Bakal Larang Cadar di Lingkungan Pemerintah, Kadrun Siap Kejang-kejang?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Dalam waktu dekat, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi akan melarang penggunaan cadar atau niqab di semua lingkungan instansi pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah.

Menag menjelaskan, alasan keamanan menjadi faktor utama pelarangan cadar. Apalagi, kasus penusukan eks Menko Polhukam Wiranto telah menjadi pelajaran penting bagi Menag untuk menerapkan larangan tersebut.

“Nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, hanya saja tidak bisa masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan, seperti kejadian pak Wiranto,” kata Fachrul di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.

Sementara ini, recana pelarangan tersebut masih dalam proses kajian mendalam. Jika telah final, maka akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama.

Hanya saja, Fachrul menegaskan bahwa masyarakat jangan sampai berpikir pemerintah melarang sepenuhnya penggunaan niqab atau cadar. Menurutnya, cadar bukanlah suatu ukuran keimanan seseorang.

“Kita ingin memberi penjelasan, niqab bukan ukuran tingginya iman dan takwa seseorang,” kata Menag.

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini