MATA INDONESIA, JAKARTA – Utang Indonesia masih aman, meski melonjak drastis dari tahun lalu.
Hal itu diungkapkan ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky yang dikutip Sabtu 26 Juni 2021.
Pernyataan Riefky itu menjawab kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penambahan utang Indonesia.
“Apa yang disampaikan BPK itu betul, tapi saya rasa belum komplit atau belum utuh. Iya utang kita meningkat, tapi yang tidak disampaikan oleh BPK, utang Indonesia sebagian besar itu utang jangka panjang. Jadi, kita tidak bicara kita gagal bayar setahun dua tahun, ini adalah utang yang memang jatuh temponya 30 sampai 50 tahun,” ujar Riefky.
Ditambah lagi, utang pemerintah tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau usahanya terganggu karena pandemi agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jadi dia menegaskan isu utang itu perlu didudukkan sesuai konteksnya yaitu untuk kebutuhan yang urgent sekali dan tidak ada cara lain untuk melakukan pembiayaan.
Menurutnya, penerimaan pemerintah saat ini sangat tertekan selama pendemi sehingga terpaksa berutang.
Namun, utang itu tidak menjadi ancaman bagi Indonesia karena akan mengalami gagal bayar. Riefky mengingatkan utang Indonesia relatif lebih kecil dan aman dibandingkan utang negara lain termasuk negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Berdasarkan catatan pada Mei 2021, utang pemerintah Indonesia meningkat 22 persen menjadi Rp6.418,15 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp5.258,7 triliun.
Sedangkan rasio utang pemerintah terhadap PDB per Mei 2021 mencapai 40,49 persen, melonjak dibandingkan posisi Mei 2020 lalu 32,09 persen.
Sementara beberapa negara bahkan memiliki utang yang rasionya sudah di atas 100 persen dari PDB. Artinya utang kita masih aman.
