MATA INDONESIA, JAKARTA-Masyarakat adat Baduy menyurati Presiden Joko Widodo meminta agar Baduy dicoret dari salah satu destinasi wisata nasional. Alasan modernisasi dan kunjungan wisatawan dinilai membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yang terkenal menjaga etika alam dengan ketat.
Dalam surat tertanggal 6 Juli 2020, masyarakat adat Baduy menyebutkan, perkembangan modernisasi yang semakin pesat dan beragam, menjadi sebuah tantangan yang makin lama terasa semakin berat bagi para tokoh adat dalam menanamkan pemahaman konsistensi, menjalani proses kehidupan sosial-kultural kepada generasi saat ini.
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Baduy menimbulkan dampak negatif, berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan adat yang dilakukan oleh wisatawan dan jaringannya.
Diantaranya tersebarnya foto-foto wilayah adat Baduy, khususnya Baduy Dalam, (Kampung Cikeusik, Cikertawarna, dan Cibeo) bahkan direkam dan dipublikasikan oleh sebuah lembaga milik asing,” semua itu tertulis dalam surat yang ditandatangani dengan cap jempol oleh Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali.
Padahal, tatanan adat masyarakat Baduy yang masih berlaku, tidak mengizinkan siapapun untuk mengambil gambar, apalagi mempublikasikan wilayah adat Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam.
Selain itu, akibat derasnya arus wisatawan ke wilayah Cagar Budaya Baduy, banyak sekali sampah plastik yang tertinggal sehingga mencemari lingkungan sekitar.
Bagi warga Kampung Baduy Dalam, lingkungan tersebut setiap hari dipakai untuk beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan mengambil air minum. Sampah plastik itu juga banyak ditemukan berserakan di jalur, di wilayah Baduy Luar.
Selain itu, kedatangan wisatawan berimbas pada munculnya pedagang untuk berjualan, padahal berdasarkan kesepakatan adat Baduy sebetulnya mereka dilarang berjualan.
“Baduy sudah tak sepenuhnya damai dan tentram. Apa yang ditampilkan melalui pencitraan dan promosi sudah sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan,” tertulis dalam surat.
Heru Nugroho, salah satu pihak yang mendapat amanat menyampaikan surat tersebut kepada Presiden Jokowi mengatakan, kegelisahan yang dialami masyarakat adat Baduy. Kecemasan akan pengaruh modernisasi menjadi salah satu alasan tetua adat menghentikan wisatawan untuk masuk ke Baduy.
“Saya sering nanya, seberapa kuat mereka menahan arus modernisasi dan tetap patuh pada tatanan nilai adat? Kurang lebih sampe 5 tahun yang lalu, pertanyaan itu masih dijawab dengan rasa percaya diri, bahwa mereka masih bisa tahan. Meski saya melihat ada nada khawatir, tapi itu pendapat saya,” kata Heru, Senin 6 Juli 2020.
