MATA INDONESIA,JAKARTA-Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum mampu merespons perkembangan kebutuhan pasar kerja, menjadi salah satu penyebab produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal.
Berdasarkan riset Universitas Indonesia dan International Labour Organization (ILO) terkait penyerapan lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) oleh dunia industri. Ditemukan bahwa penyerapan lulusan BLK hanya mencapai 59,9 persen.
“Ini menunjukkan, kebutuhan tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif, adaptif, sekaligus cakap secara digital belum dapat dipenuhi secara optimal oleh BLK,’ katanya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengingatkan, tenaga kerja Indonesia harus mampu beradaptasi di era revolusi industri 4.0 ini.
Saat ini, ungkap Arsjad, adopsi digitalisasi perusahaan Indonesia baru sebesar 20 persen. Sementara di negara lain seperti Singapura, Korea dan Tiongkok sudah mencapai 40 persen.
“Karena itu, agar SDM tetap mampu bersaing di era digital, perlu menambah skill dengan cara reskiling atau upskilling. Peningkatan lapangan pekerjaan juga harus sejalan dengan peningkatan investasi. Bila tidak diantisipasi, revolusi industri dapat bergeser menjadi revolusi sosial,” ujar Arsjad, Kamis 23 Juni 2022.
Manajer Proyek Pengembangan Keterampilan ILO, Tauvik Muhamad menegaskan, Indonesia harus segera mempercepat peningkatan keterampilan kaum muda. Terlebih, saat ini, ada banyak instrumen yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung upaya tersebut.
Salah satunya adalah peraturan yang baru saja dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Dalam beleid itu, pelibatan unsur industri benar-benar ditekankan untuk mendorong peningkatan kualitas kompetensi kaum muda.
“Kami mengapresiasi hadirnya Perpres yang melibatkan pihak industri tersebut. Perpres ini berperan dalam membentuk badan/ mekanisme yang dapat dan mampu memberi masukan bagi penyusunan standar kompetensi, penyesuaian kurikulum vokasi dan akreditasi sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Tauvik.
Untuk memastikan keterlibatan industri dalam pengembangan modal manusia ini, Tauvik mengingatkan perlu adanya sebuah wadah yang memberikan kesempatan bagi industri untuk dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keterampilan vokasi.
Termasuk di dalamnya menyusun program standarisasi kompetensi dan pelatihan vokasional dan pemagangan yang berkualitas, terutama di sektor-sektor industri yang terus berkembang dan berpotensi menyerap tenaga kerja.
