Maraknya Bendera One Piece, Siber Ansor NU Tegaskan Jaga Martabat Bendera Merah Putih!

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Kemerdekaan Indonesia didapatkan dari hasil perjuangan panjang para Pahlawan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia saat itu, bukan oleh karakter fiksi bajak laut. Pengibaran bendera karakter anime atau budaya asing, dinilai kurang tepat dalam konteks perayaan kemerdekaan nasional.

Badan Siber Ansor, Divisi Digital Nahdlatul Ulama (NU), mengingatkan agar menjelang HUT ke-80 RI, urgensi menjaga martabat Bendera Merah Putih sebagai simbol kedaulatan bangsa tidak boleh tergantikan.

Ketua Badan Siber Ansor, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa simbol negara seperti Merah Putih tidak boleh dikalahkan oleh budaya populer mana pun.

“Simbol negara seperti Merah Putih tidak boleh dikalahkan oleh budaya populer mana pun,” tegasnya.

Ahmad Luthfi mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi tetapi tetap dalam tanggung jawab kebangsaan.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Anggota Fraksi PKB DPR RI, Anna Mu’awanah, mengungkapkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai kebangsaan akibat tren ini.

“Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik dan kekhawatiran akan potensi pergeseran nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya dijaga dengan penuh kesadaran Sejarah,” tutur Anna.

Menurutnya, simbol bajak laut memiliki konotasi negatif di berbagai negara dan tidak pantas ditampilkan pada bulan sakral kemerdekaan Indonesia.

Disisi lain, Ahli hukum dan aktivis pemberantasan korupsi nasional Mohammad Trijanto, S.H., M.M., M.H., memandang fenomena tersebut bukan semata-mata sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi juga sebagai tindakan merendahkan simbol negara yang dapat berimplikasi pada sanksi hukum pidana.

“Mengganti bendera Merah Putih dengan bendera bajak laut fiktif dari budaya luar adalah tindakan pelecehan konstitusional dan perendahan martabat nasional. Ini bukan soal kreativitas, ini pelanggaran hukum,” ujar Trijanto dalam pernyataan resminya .

Sementara itu, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) selaku Wakil Ketua MPR RI memberikan respons atas fenomena yang sedang ramai diperbincangkan yaitu pengibaran bendera bertema anime One Piece menjelang momen peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Kami memahami semangat kreativitas dan kecintaan terhadap budaya populer. Namun, kita perlu selalu mengingat bahwa Bendera Merah Putih adalah lambang persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ungkap Ibas.

Menurut Ibas, yang juga memimpin Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Bendera Merah Putih memiliki signifikansi yang mendalam, bukan sekadar objek material berwarna.

Bendera Merah Putih merupakan simbolisasi dari perjalanan perjuangan bangsa yang panjang, reminder akan nilai-nilai mulia Pancasila, dan lambang persatuan yang menyatukan seluruh komponen masyarakat Indonesia.

“Saya mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap memprioritaskan penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Sikap ini penting agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, khususnya dalam momen bersejarah HUT ke-80 RI,” ujarnya.

Senada dengan Ibas, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memasang atribut peringatan kemerdekaan dengan menekankan pentingnya pengibaran bendera Merah Putih sebagai simbol utama dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia.

“Harus kita fokuskan ke depan ini peringatan Indonesia merdeka, jadi harus bendera kita yang utama. Jangan sampai nanti ada salah persepsi, jadi saya pikir harus bijak sebaiknya kita mengedepankan pemasangan atribut merah putih dimana-mana,” ujar Fadli Zon.

Fadli berharap momen bersejarah ini dapat diisi dengan semangat nasionalisme yang kuat dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini