Marak Anti-Asia di AS, WNI Dilarang Pakai Barang Mewah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Maraknya serangan anti-Asia di Amerika Serikat (AS) membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas. Sebagaimana diketahui, kejahatan rasial mengalami lonjakan sejak Maret 2020 ketika mantan Presiden AS Donald Trump menyebut COVID-19 sebagai virus Cina.

Orang Asia dan keturunan Asia secara global yang tinggal di Negeri Paman Sam pun terkena dampak, tak terkecuali Warga Negara Indonesia (WNI). Dua remaja Indonesia ini mengaku menjadi korban serangan rasial hingga ditampar dan dipukul saat berada di Stasiun City Hall di Philadelphia, AS.

Menanggapi serangan rasial yang dialami dua remaja WNI di AS, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengimbau WNI di AS untuk melapor apabila mengalami tindakan kekerasan atau pelecehan.

“Kita mempunyai beberapa perwakilan di AS, KBRI di Washington, KJRI ada di New York, Houston, Chichago, Los Angeles, dan San Fransisco. Kami mengimbau WNI untuk berhati-hati dan segera melapor kepada otoritas setempat jika mendapat serangan. Jangan diam!” kata Judha Nugraha kepada Mata Indonesia News belum lama ini.

Selain itu pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang berdomisili di AS.

Dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan WNI adalah salah satu prioritas utama KBRI dan KJRI di AS. Meski begitu, WNI juga diminta untuk mematuhi sejumlah anjuran, seperti tidak berjalan sendirian dan memakai barang mewah di tempat publik, tidak membawa uang cash dalam jumlah yang banyak, dan menghindari kerumunan, khususnya anak-anak muda.

Selain itu pihak KBRI dan KJRI di AS juga mengimbau untuk melapor apabila mengalami serangan, baik fisik maupun verbal, mengusahakan untuk mendokumentasikan dan mengingat ciri-ciri pelaku demi memudahkan pihak kepolisian setempat mengungkap pelaku, tidak terprovokasi, berteriak atau meminta pertolongan apabila mendapat serangan.

KBRI akan segera mengeluarkan Guidelines untuk masyarakat Indonesia di AS yang dapat diakses di website KBRI. Sementara hotline KBRI dan KJRI yang dapat dihubungi (24/7) ketika ada keadaan darurat, yakni:

  1. KBRI Washington : 202-569-7996 atau 202-914-6090
  2. KJRI Chicago : 312-547-9114
  3. KJRI Houston : 346-932-7284
  4. KJRI Los Angeles : 213-590-8095
  5. KJRI New York : 347-806-9279
  6. KJRI San Fransisco : 415-875-0793

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini