Mantul, Program Sejuta Rumah Dipuji Bank Dunia

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA  – Program Satu Juta Rumah dari Pemerintah Jokowi dipuji Bank Dunia sebagai upaya menyediakan perumahan layak dan terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat.

“Targetnya adalah mencapai tujuan untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Ekonom Urban Senior Bank Dunia, Marcus Lee di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.

Menurutnya kerja sama banyak pihak sangat penting untuk menyukseskan program tersebut.

Marcus Lee yang juga menjabat Koordinator Program Urban Indonesia pada Bank Indonesia itu terutama untuk memecahkan masalah penyediaan perumahan terutama mencari lahan yang cukup.

Masalah lain adalah jauhnya letak perumahan dari pusat kota tempat para penghuninya bekerja. Sebab hal tersebut bisa menimbulkan masalah kepadatan lalu lintas.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menegaskan program tersebut masih akan dilanjutkan pada periode 2020-2024. Alasannya kebutuhan properti akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A Hamid mengungkapkan masalah perumahan ini sangat kompleks.

Maka Program Sejuta Rumah akan menggerakkan seluruh pemangku kebijakan di bidang perumahan, apakah pemerintah pusat, swasta, maupun masyarakat bersama-sama membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada periode 2015-2019,  Pemerintah Jokowi menargetkan Program Sejuta Rumah membangun 5 juta unit rumah.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian Program Sejuta Rumah terus meningkat dari 904.758 unit di tahun 2015 menjadi 1.132.621 juta unit pada tahun 2018.

Secara keseluruhan selama periode 2015-2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah dengan komposisi 70 persen rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 30 persen rumah non-MBR.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR menargetkan capaian Program Sejuta Rumah lebih tinggi yakni sebanyak 1,25 juta rumah. Hingga 5 Agustus 2019, pemerintah sudah membangun 735.547 unit.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini