Mantul! Bandara Baru Yogyakarta dapat Deteksi Gempa dan Tsunami

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Bandara Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, Yogyakarta merupakan bandara pertama yang didukung sistem terpadu mengantisipasi potensi gempa dan tsunami serta cuaca ekstrem.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati.

“Jadi hari ini kita meninjau titik mana pada lantai yang mana, dinding yang mana alat itu harus dipasang. Sehingga nanti semua bisa melihat jika ada gempa langsung bisa terbaca pada layar, berpotensi tsunami atau tidak,” kata Dwikorita melalui keterangan tertulisnya, Kamis 13 Februari 2020.

BMKG sendiri memiliki fasilitas alat pemantau kondisi cuaca di YIA. Sementara sistem pengamatan gempa bumi dan peringatan dini tsunami bandara saat ini sedang memasuki tahap akhir pemasangan.

Sebelumnya BMKG meninjau bandara baru tersebut pada Senin 10 Februari 2020 lalu. Dwikorita menegaskan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan alat yang dipasang berada di lokasi yang tepat.

Adapun alat yang sudah terpasang di tempat sementara nantinya dipindahkan ke bangunan baru yang dipadukan dengan kebutuhan stasiun meteorologi penerbangan di Bandara YIA.

“Jadi selain alat pemantau kondisi cuaca seperti AWOS, radar, deteksi windshear dan deteksi abu vulkanik akan dipasang juga peralatan monitoring gempa bumi seperti Accelerograph, Intensitymeter dan Sistem Peringatan Dini Gempa bumi (EEWS),” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG beserta rombongan juga meninjau kondisi gedung terminal dan gedung pusat krisis yang dapat difungsikan sebagai shelter evakuasi jika terjadi tsunami.

Di samping itu, mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut, Bandara YIA dirancang secara seksama sehingga tahan terhadap gempa dengan magnitudo 8,8. Area tersebut juga kuat apabila diterpa tsunami yang diakibatkan oleh gempa di dasar laut.

Menurut dia, YAI merupakan contoh bandara yang paling siap dalam mengantisipasi potensi gempa dan tsunami karena dilengkapi sistem pemantauan gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

“Sistem deteksi gempa dan tsunami itu diperkuat dengan sensor accelerometer 1 buah, sensor intensitymeter 2 buah, Earthquake Early Warning System 1 buah. Selain itu, juga sedang disiapkan radar untuk memonitor gelombang tinggi dan tsunami,” katanya.

Adapun, lanjutnya sensor gempa bumi di YIA terhubung dengan jaringan BMKG Pusat di Kemayoran, Jakarta Pusat, dan diperkuat dengan back up sistem di BMKG Denpasar-Bali. Dengan begitu, deteksi gempa dan tsunami dapat dipantau dari jarak jauh serta rekam data aman karena terdapat back up system.

Dia juga menyebut, sistem deteksi gempa dan tsunami di YIA dirancang agar dapat memberi peringatan cepat jika terjadi gempa bumi. Apabila sewaktu-waktu terjadi gempa maka dalam waktu 3 sampai dengan 5 menit dapat segera diketahui posisi pusat gempa, besar magnitudo gempa dan potensi tsunaminya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini