Mantap, Pemerintah Selamatkan 800 Ribu UMKM Cegah Ekonomi Terpuruk

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk mencegah ekonomi Indonesia terpuruk karena Pandemi Covid19, Pemerintah Jokowi memilih menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena jumlahnya banyak dan terkena dampak sangat kuat sepanjang 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam laporan publiknya mengungkapkan hampir 900 ribu UMKM kini mendapat kredit bank yang risikonya ditanggung pemerintah.

“Sampai dengan 14 Januari 2021, tercatat 898.254 pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang mendapatkan fasilitas ini,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 20 Januari 2021.

Nilai kredit yang sudah disalurkan untuk para pelaku UMKM tersebut mencapai Rp 18,7 triliun.

Dana kredit tersebut berada di BRI, BTPN Syariah, BNI, dan 14 bank lainnya baik yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD) serta bank swasta lainnya.

UMKM yang mendapat kredit itu paling banyak ada di Pulau Jawa dengan jumlah 586.909 unit usaha. Nilai kreditnya Rp 10,9 Triliun atau 58 persen dari total dana kredit.

Jumlah terbanyak kedua adalah UMKM di Pulau Sumatera mencapai 222.198 unit usaha dengan nilai kredit Rp 3,4 triliun atau 18,5 persen dari total kredit.

Selanjutnya adalah 26.438 unit usaha di Sulawesi yang mendapat kredit senilai Rp 1,4 Triliun atau 7,8 persen dari total kredit.

Data selengkapnya bisa disimak di akun ini:

https://www.instagram.com/p/CKQNRcmJ_iP/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini