MINEWS, JAKARTA – Pemerintah mengklaim kawasan pemukiman kumuh sampai hari ini telah berkurang sebanyak 13.090 hektare, yang berlangsung selama 4 tahun kepemimpinan Jokowi-JK.
Penurunan jumlah pemukikan kumuh itu selama ini diprogramkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nama ‘Kotaku’ yang anggarannya sebesar Rp 2,8 triliun selama 4 tahun.
“Anggarannya ini cukup besar. Kotaku itu ada luasan, ada juga keluarga,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga di Jakarta, Jumat 1 Maret 2019.
Salah satu strategi pengurangan pemukiman kumuh yang dilakukan Kementerian PUPR adalah membangun jalan sepanjang 1.231.803 meter, drainase 1.241.291 meter/4.214 unit, perumahan 2.872 unit, jaringan air minum 176.238 meter/9.528 unit, dan jembatan 5.121 meter.
Menurut Danis, tujuan pembangunan tersebut untuk menyediakan infrastruktur pemukiman di kawasan kumuh. Salah satu contoh kawasan kumuh yang telah ditangani adalah di Sungai Musi Kemuning, Banjarmasin.
Pada 2019, rencananya sebanyak 10.530 hektare permukiman kumuh akan dirapikan dengan membangun fasilitas-fasilitas seperti jalan, jaringan air, minum, jembatan, hingga perumahan.
“2019 ini program KOtaku ada di 1.193 kelurahan atau desa,” ujar Danis.
