Mantan Pendiri OPM: Papua Adalah NKRI!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mantan pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nickolas S Messet menegaskan Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 telah menetapkan bahwa Tanah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Sekarang tinggal bagaimana membangun Papua dengan rasa damai. Ayo rangkul tujuh kepala suku besar untuk membangun  Papua,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Mata Indonesia News, Minggu 9 Mei 2021.

Nickolas pun menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI. ”Papua sudah final, Papua adalah NKRI!!” katanya.

Mantan Menteri Luar Negeri OPM tersebut mengatakan dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari pemerintah dalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selalu memprovokasi masyarakat agar menghentikan aktivitasnya.

Dia juga mengimbau kepada orang-orang seperti Veronica Koman atau siapa pun di luar negeri tidak punya hak sedikit pun untuk bicara tentang Papua.

“Anda (Veronica) hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap, Anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua, Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri,” ujar Nick.

Nama Veronica mencuat setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya pada 4 September 2019. Veronica telah ditetapkan sebagai tersangka, karena dituduh melakukan penghasutan dan memprovokasi melalui media sosial.

Menurut Nick, memang masih ada kelompok kriminal di Papua, tetapi eksistensinya sudah semakin melemah. Kelompok itu terdiri atas empat faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan Presiden Victor Yeimo.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini