MATA INDONESIA, JAKARTA-Terungkap pemerintah saat ini memiliki ratusan ribu aplikasi yang digunakan dan memakan biaya yang cukup besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar jumlah aplikasi akan dipangkas untuk menekan biaya operasional.
Hal ini bagian dalam transformasi digital dalam pemerintahan, untuk mengoptimalisasi dana publik yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Setidaknya pemerintah secara keseluruhan memiliki 400 ribu aplikasi. Kemudian, dari sisi Kementerian/Lembaga memiliki sekitar 2.700 database.
“Kita akan menjadikan satu data dan menurunkan biaya operasi pemerintah dan meningkatkan reliability nya, dan juga mengintegrasikan yang disebut intergovernmental connection maupun penggunaan aplikasi, jadi enggak setiap orang membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable tapi mereka akan lebih terkoordinasi,” kata Sri Mulyani dalam Leader’s Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, Senin 11 Juli 2022.
Sehingga, dia berharap kegiatan pemerintahan akan menjadi lebih efisien. Termasuk dalam penggunaan anggaran yang dikucurkan pemerintah.
Di sisi lain, sektor prioritas lainnya adalah keamanan ketika penerapan digitalisasi di pemerintahan. Dia mengakui ada banyak serangan hacker yang diterima ke beberapa situs milik pemerintah.
“Cyber security menjadi sangat penting apalagi sekarang kita sudah menerapkan digital signature, jadi kalau bapak/ibu lihat, pemerintah sudah jarang membawa dokumen, kita semua sekarang elektronik tapi keamanannya harus dijaga,” katanya.
