MATA INDONESIA, JAKARTA-Adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam peristiwa terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Dugaan itu didapatkan dari informasi dan fakta yang didapatkan tim investigasi lapangan dalam kurang lebih dua pekan terakhir.
“Mengenai terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat,” ujar Mahfud MD dalam konferensi pers, kemarin.
Namun, kata dia ada juga kemungkinan pembunuhan itu dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini KKSB. Dia mengatakan, ada teori konspirasi yang menyebut KKSB sengaja melakukan pembunuhan untuk kemudian ditudingkan kepada aparat keamanan.
Dalam laporan TGPF Intan Jaya itu juga disebutkan adanya keterlibatan KKSB dalam kejadian penembakan lain yang menewaskan dua aparat keamanan.
Mahfud mengatakan, KKSB diduga terlibat peristiwa dalam peristiwa pembunuhan Serka Sahlan pada 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September 2020.
“Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September 2020,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Mahfud, pemerintah akan menyelesaikan kasus itu sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Sejauh menyangkut tindak pidana berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya.
“Sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu dan untuk itu pemerintah meminta Komisi Kepolisian Nasional untuk mengawal prosesnya lebih lanjut,” kata Mahfud.
Adapun yang menyangkut hukum administrasi negara, Menko Polhukam menyerahkannya kepada institusi terkait untuk diselesaikan. Itu dilakukan agar institusi terkait tersebut mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.
Menurut Mahfud, maraknya kekerasan di wilayah Papua belakangan akibat banyak wilayah belum terjangkau aparat keamanan. Untuk itu, dirinya merekomendasikan agar daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan keamanan organik supaya segera dilengkapi.
Mahfud menyampaikan, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, daerah Papua sangat luas dan memiliki medan yang sulit. Itu salah satu penyebab ada beberapa daerah belum terjangkau pengamanan aparat keamanan organik dari TNI maupun Polri.
Menurut dia, hal tersebut juga sudah pernah disampaikan oleh Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) kepada Presiden Joko Widodo dan disetujui. “Ada beberapa daerah yang masih kosong dirangkap. Misalnya Polres ini merangkap di sana, di sana. Koramil ini merangkap di sana, di sana,” kata dia.
Mahfud juga menyampaikan, hal itu merupakan permintaan rakyat Papua. Rakyat Papua menginginkan kehadiran aparat keamanan di daerahnya untuk menjaga kondusifitas daerah tersebut.
