Mahfud MD Ditantang Netizen Bawa Bendera Tauhid Keliling Bundaran HI, Hadiahnya Puluhan Juta Rupiah

Baca Juga
MINEWS.ID, JAKARTA – Belum juga sayembara yang dibuatnya berakhir, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sudah mendapat sayembara balasan yang hadiahnya puluhan juta rupiah jika dia mau membawa bendera tauhid keliling Bundaran HI.
                                                                                                                                    Saat ini diakui sudah Rp 85 juta yang bakal diberikan kepada Mahfud untuk melakukan aksi tersebut.
Awalnya, tantangan itu dilayangkan Lex Wu |Merawat Kewarasan melalui akun twitter @ArLex_Wu.
Akun itu mengaku sanggup memberikan Mahfud Rp 12 juta tunai jika mau membawa bendera tauhid dan mengibas-ngibaskan sambil berjalan kaki.
Ternyata banyak yang mendukung tantangan Lex Wu itu dan sejumlah orang bersedia menyerahkan uang agar Mahfud mau melakukan tantangan tersebut hingga jumlah semuanya menjadi Rp 35 juta.
Tantangan itu ditunggu Lex Wu hingga 17 Agustus 2019 pada pukul 18.00 WIB.
Tetapi, orang yang rela menyisihkan uangnya sekadar dijadikan hadiah untuk tantangan tersebut ternyata terus bertambah.
Para penyedia hadiah sayembara itu bisa memberikan uang hadiah dengan cara transfer rekening maupun tunai. Tampaknya mereka yang bersedia memberi hadiah kepada Mahfud bakal bertambah sampai tenggat waktu sayembara tersebut.
Sebelumnya, Mahfud juga mengadakan sayembara kepada siapa saja untuk membuktikan bahwa dia pernah menghubungkan bendera tauhid dengan gerakan radikal. Artinya Mahfud menyatakan bahwa radikalisme adalah orang-orang yang membawa bendera tauhid.
Mahfud menunggu jawaban sayembaranya hingga tanggal 17 Agustus 2019 pukul 18.00 WIB. Dia bersedia memberi Rp 10 juta, jika ada yang memiliki bukti pernyataan tersebut.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini