Mahfud Bantah Isu KPU Tak Punya Duit Jalankan Pilkada 2020

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Isu tak sedap menghantam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu ini ramai diisukan tak memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020, yang digelar 9 Desember mendatang.

Mengetahui isu tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD membantah keras, dengan menyebut dana pilkada sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

“Jadi ada berita gak ada dana, dan KPU tidak siap sehingga akan ditunda lagi pilkada. Saya pastikan dana sudah cair dan siap,” kata Mahfu di Surabaya, Jumat 26 Juni 2020.

Mahfud menyebut, dana tersebut kini ada di KPU Pusat dan akan ditransfer ke KPU masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Soal dana sudah kami selesaikan, ini penting. Agar tidak ada kabar KPU tidak ada dana. Dana sudah cair di KPU Pusat dan akan ditransfer ke kabupaten/kota,” ujarnya.,

Sebelum ditransfer ke KPU kabupaten/kota, Mahfud menyebut KPU di daerah harus mengirim rincian kebutuhan dan rincian penggunaan.

“Saya imbau KPU di daerah yang belum mengirim segera kirim. Nanti KPU pusat akan mentransfer ke masing-masing KPU Kabupaten/Kota,” kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini