Mahfud Bantah Isu KPU Tak Punya Duit Jalankan Pilkada 2020

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Isu tak sedap menghantam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu ini ramai diisukan tak memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020, yang digelar 9 Desember mendatang.

Mengetahui isu tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD membantah keras, dengan menyebut dana pilkada sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

“Jadi ada berita gak ada dana, dan KPU tidak siap sehingga akan ditunda lagi pilkada. Saya pastikan dana sudah cair dan siap,” kata Mahfu di Surabaya, Jumat 26 Juni 2020.

Mahfud menyebut, dana tersebut kini ada di KPU Pusat dan akan ditransfer ke KPU masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Soal dana sudah kami selesaikan, ini penting. Agar tidak ada kabar KPU tidak ada dana. Dana sudah cair di KPU Pusat dan akan ditransfer ke kabupaten/kota,” ujarnya.,

Sebelum ditransfer ke KPU kabupaten/kota, Mahfud menyebut KPU di daerah harus mengirim rincian kebutuhan dan rincian penggunaan.

“Saya imbau KPU di daerah yang belum mengirim segera kirim. Nanti KPU pusat akan mentransfer ke masing-masing KPU Kabupaten/Kota,” kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini