Mahfud Bantah Isu KPU Tak Punya Duit Jalankan Pilkada 2020

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Isu tak sedap menghantam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu ini ramai diisukan tak memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020, yang digelar 9 Desember mendatang.

Mengetahui isu tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD membantah keras, dengan menyebut dana pilkada sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

“Jadi ada berita gak ada dana, dan KPU tidak siap sehingga akan ditunda lagi pilkada. Saya pastikan dana sudah cair dan siap,” kata Mahfu di Surabaya, Jumat 26 Juni 2020.

Mahfud menyebut, dana tersebut kini ada di KPU Pusat dan akan ditransfer ke KPU masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Soal dana sudah kami selesaikan, ini penting. Agar tidak ada kabar KPU tidak ada dana. Dana sudah cair di KPU Pusat dan akan ditransfer ke kabupaten/kota,” ujarnya.,

Sebelum ditransfer ke KPU kabupaten/kota, Mahfud menyebut KPU di daerah harus mengirim rincian kebutuhan dan rincian penggunaan.

“Saya imbau KPU di daerah yang belum mengirim segera kirim. Nanti KPU pusat akan mentransfer ke masing-masing KPU Kabupaten/Kota,” kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini