Mahasiswa UBP Karawang Tuntut Kesejahteraan Tenaga Medis

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG-Badan Eksekuti Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan (UBP) menggelar unjuk rasa di depan gerbang Pemkab Karawang.

Unjuk rasa tersebut berupa refleksi peringatan hari Apoteker Internasional dan membawa tuntutan terkait kesejahteraan tenaga medis.

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Murisa mengatakan, aksi ini digelar sebagai respon kondisi tenaga medis di Indonesia.

“Kami menuntut pemerintah merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 26 tahun 2020 karena dihapuskannya pasal 11 dan 12, dan sebelumnya pada PMK nomot 74 tahun 2016 yang mengatur adanya sanksi administratif,” katanya.

Bukan hanya itu, massa aksi juga menuntut kesejahteraan bagi tenaga medis kefarmasian ataupun keseteraan kesejahteraan.

“Bukan hanya sejahtera kan kesejahteraan sifatnya universal yang kami maksud kesetaraannya, kan ada yang sudah sejahtera ada yang belum nah kami menuntut kesetaraan,” katanya.

Pantauan di lapangan, massa aksi juga membacakan puisi dan beberapa teaterikal. Hingga usai aksi, para massa aksi tidak ditemui oleh pejabar dari Pemkab Karawang

Reporter: aip buhori

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini