Macron dan Putin Berupaya Akhiri Krisis Migran dari Irak dan Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyepakati perlunya de-eskalasi krisis migran di perbatasan Belarusia. Bahkan jika kedua pemimpin tidak setuju mengenai asal usul krisis, kata seorang pejabat Prancis.

Blok Barat berusaha menghentikan apa yang dikatakan sebagai kebijakan Belarusia untuk mendorong migran ke negara-negara Uni Eropa. Langkah ini merupakan pembalasan atas sanksi keras terhadap protes tahun lalu, yakni pemilihan kembali pemimpin veteran Alexander Lukashenko.

Migran – yang mayoritas berasal dari Irak dan Afghanistan, mulai muncul di perbatasan darat Belarusia. Para migran mencoba menyeberang ke negara-negara anggota UE, seperti Lithuania, Latvia, dan Polandia melalui rute yang tidak digunakan sebelumnya.

“Tujuan dari panggilan ini adalah untuk mengakhiri krisis ini,” kata seorang penasihat Macron kepada wartawan setelah panggilan telepon selama 1 jam dan 45 menit terhadap Presiden Putin, melansir Reuters, Selasa, 16 November 2021.

“Mengenai masalah migrasi, bahkan jika tidak ada konvergensi pada asal-usul krisis saat ini di perbatasan Belarusia, Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Macron bahwa dia memahami perlunya untuk diakhiri,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, gelombang migran terus mencoba memasuki negara-negara UE, khususnya Polandia secara ilegal. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki sebelumnya mengatakan bahwa eksodus migran berpotensi mengancam dan mengacaukan kawasan tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Rekonstruksi Berkualitas untuk Mendukung Ketahanan Wilayah Pascabencana Sumatra

Oleh : Ricky Rinaldi *)Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat sekaligusmemperkuat ketahanan wilayah nasional. Penanganan pascabencana yang dilakukanpemerintah tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik yang tampak di permukaan, melainkan diarahkan untuk membangun kembali kawasan yang lebih aman, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama dalammenghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan nasional.Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secaranyata, cepat, dan taktis di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Pemerintah bergerakcepat memastikan pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hinggaakses transportasi utama dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama beradadalam kondisi kerentanan pascabencana. Presiden juga menekankan pentingnya akselerasipembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar agar roda kehidupan sosial masyarakatdapat kembali berjalan normal dan aman. Langkah cepat yang terintegrasi ini memperolehapresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan negara yang konkret terhadap kebutuhanrakyat di tengah situasi sulit.Keseriusan pemerintah ini kini diperkuat oleh langkah nyata yang sangat signifikan di tingkatregulasi dan pendanaan. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui anggaran rehabilitasidan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai fantastis mencapai Rp100 triliun. Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskanbahwa induk penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang disetujui oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini