Macron dan Putin Berupaya Akhiri Krisis Migran dari Irak dan Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyepakati perlunya de-eskalasi krisis migran di perbatasan Belarusia. Bahkan jika kedua pemimpin tidak setuju mengenai asal usul krisis, kata seorang pejabat Prancis.

Blok Barat berusaha menghentikan apa yang dikatakan sebagai kebijakan Belarusia untuk mendorong migran ke negara-negara Uni Eropa. Langkah ini merupakan pembalasan atas sanksi keras terhadap protes tahun lalu, yakni pemilihan kembali pemimpin veteran Alexander Lukashenko.

Migran – yang mayoritas berasal dari Irak dan Afghanistan, mulai muncul di perbatasan darat Belarusia. Para migran mencoba menyeberang ke negara-negara anggota UE, seperti Lithuania, Latvia, dan Polandia melalui rute yang tidak digunakan sebelumnya.

“Tujuan dari panggilan ini adalah untuk mengakhiri krisis ini,” kata seorang penasihat Macron kepada wartawan setelah panggilan telepon selama 1 jam dan 45 menit terhadap Presiden Putin, melansir Reuters, Selasa, 16 November 2021.

“Mengenai masalah migrasi, bahkan jika tidak ada konvergensi pada asal-usul krisis saat ini di perbatasan Belarusia, Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Macron bahwa dia memahami perlunya untuk diakhiri,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, gelombang migran terus mencoba memasuki negara-negara UE, khususnya Polandia secara ilegal. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki sebelumnya mengatakan bahwa eksodus migran berpotensi mengancam dan mengacaukan kawasan tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini