Lindungi Masyarakat, Pemprov Papua Minta Bupati Tetap di Daerahnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta seluruh bupati di wilayahnya terus berada di tempat  agar bisa memantau dan mengetahui permasalahan di wilayahnya.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerkwa menegaskan bahwa apa pun yang terjadi, bupati tidak boleh meninggalkan daerahnya agar masyarakat merasa terlindungi. Terutama di daerah yang belakangan terjadi masalah seperti Kabupaten Intan Jaya.

“Saya mengetahui lokasi Intan Jaya secara pasti, sehingga diminta bupati jangan berada di Nabire terus, harus naik ke Intan Jaya dan melaksanakan tugas pemerintah apa pun yang terjadi,” kata Doren, Sabtu 13 Februari 2021.

Doren juga menegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur sebagai pemerintah pusat di daerah, sementara perpanjangan tangan dari gubernur-wakil gubernur adalah bupati dan wali kota.

“Sehingga, seluruh permasalahan yang terjadi di kabupaten dan kota menjadi tanggung jawab bupati atau wali kota sebagai kepala daerah,” kata Doren.

Ia juga mengatakan bahwa bila terjadi masalah maka bupati harus kembali ke tempatnya dan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut.

Doren mengharapkan agar bupati yang sudah diberikan kepercayaan memimpin suatu daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sepenuh hati karena bila tidak maka masyarakat yang akan menjadi korbannya.

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini