“Lembaga Hukum AS terlalu Bergantung pada Intelijen”

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Investigasi yang dilakukan Senat atas kerusuhan yang terjadi pada 6 Januari mengungkapkan bahwa pemerintah, militer, dan aparat penegak hukum kurang melakukan pelatihan dan persiapan. Sehingga Gedung Capitol dengan cepat dikuasai oleh para perusuh.

Laporan Senat, yang dirilis pada Selasa (8/6), adalah tinjauan bipartisan pertama tentang bagaimana ratusan pendukung Donald Trump dapat dengan kasar melanggar garis keamanan dan masuk ke Capitol ketika para legislator bertemu untuk mengesahkan kemenangan pemilihan Joe Biden.

Pada dua pekan lalu, Partai Republik membatalkan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS yang akan membentuk komisi independen untuk menyelidiki insiden tersebut –serupa dengan yang dibuat setelah serangan 11 September 2001.

Laporan tersebut mencakup rincian baru tentang petugas polisi di garis depan yang menderita luka bakar kimia, cedera otak, dan patah tulang. Para aparat kepolisian ini juga mengatakan kepada para senator bahwa mereka tidak memiliki arah ketika sistem komando rusak.

Namun, laporan tersebut tidak menyelidiki akar penyebab serangan itu, termasuk peran mantan Presiden Donald Trump saat ia menyerukan para pendukungnya untuk berjuang untuk membalikkan kekalahannya pada pemilu yang dilaksanakan pada November tahun lalu.

Trump sebelumnya sempat dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena hasutan pemberontakan. Namun, dibebaskan dalam persidangan Senat. Dalam laporan tersebut tidak menyebut bahwa insiden di Gedung Capitol itu sebagai aksi pemberontakan.

“Laporan ini penting karena memungkinkan kami untuk segera memperbaiki situasi keamanan di Capitol ini,” kata Senator Demokrat Gary Peters, yang merupakan ketua Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah yang melakukan penyelidikan bersama dengan Komite Aturan Senat, melansir Al Jazeera, Selasa, 8 Juni 2021.

Komite Aturan Senat dan Keamanan Dalam Negeri AS dalam laporan tersebut merekomendasikan untuk memberdayakan kepala Polisi Capitol untuk meminta bantuan langsung dari Garda Nasional DC dalam keadaan darurat.

Laporan tersebut juga merekomendasikan unit intelijen yang terkonsolidasi di dalam Kepolisian Capitol setelah kegagalan yang meluas dari berbagai lembaga yang tidak memprediksi serangan tersebut meskipun pemberontak merencanakannya secara terbuka di internet.

Para senator juga mengkritik FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri karena meremehkan ancaman online dan karena tidak mengeluarkan buletin intelijen formal yang membantu rencana penegakan hukum.

“Lembaga penegak hukum di seluruh negeri bergantung pada intelijen dan kualitas intelijen itu dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati,” kata Polisi Capitol dalam sebuah pernyataan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini