Layanannya Diperluas ke Jawa-Bali, Ini 11 Jasa Telemedicine Covid19 yang Bisa Kamu Akses

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Layanan telemedicine sangat digemari warga yang terinfeksi Covid19, maka Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan memperluas pelayanannya mulai Senin 19 Juli 2021.

Jika pada tahap uji coba baru dilakukan di Kawasan Jabodetabek, maka Senin besok layanan itu akan disediakan untuk warga Karawang, Bandung Raya, Solo Raya, Yogyakarta Raya, Semarang, Surabaya Raya, Malang Raya dan Denpasar.

Indikator digemarinya layanan konsultasi dokter jarak jauh tersebut tampak pada Kamis 15 Juli 2021. Saat itu, terjadi pengiriman 3.153 resep obat dari layanan telemedicine.

“Itu merupakan tertinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya,” ujar Budi Gunadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat 16 Juli 2021.

Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa 13 Juli 2021, Budi mengatakan saat layanan tersebut diluncurkan pertama kali hanya mengirimkan 20 resep obat, lalu hari kedua menjadi 200 resep dan setelah itu meningkat rata-rata menjadi 2.000 per hari.

Pemerintah telah bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk membantu pasien Covid19 yang melakukan isolasi mandiri mendapat akses obat. Cara untuk mengaksesnya adalah:

1. Lakukan tes PCR/swab antigen di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes). Jika hasilnya positif, laboratorium melaporkan ke database kasus positif Covid19 di Kemkes (NAR).

2. Berdasarkan hasil tersebut pasien akan menerima pesan Whatsapp dari Kemkes (dengan centang hijau) secara otomatis.

3. Pasien bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 11 platform layanan telemedicine secara gratis dengan mengklik link yang terdapat dalam pesan WA dari Kemkes dan memasukan kode voucher di aplikasi yang dipilih.

4. Di awal konsultasi, Kamu harus menyebutkan sebagai pasien program Kemkes.

5. Setelah melakukan konsultasi secara daring, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien.

6. Jika pasien masuk dalam kategori yang dapat melakukan isolasi mandiri (isoman), obat dapat ditebus gratis.

7. Untuk menebus resep obat gratis dari Kemkes, pasien harus mengirim pesan WhatsApp ke salah satu gerai apotek Kimia Farma.

8. Pasien harus mengirimkan resep digital (PDF atau screen capture) yang dikeluarkan dari platform telemedisin, KTP, dan alamat pengiriman ke nomor WhatsApp Kimia Farma yang dituju.

9. Kemkes bekerja sama dengan jasa pengiriman SiCepat mengambil obat dan/atau vitamin dari Apotek Kimia Farma dan mengirimkan ke alamat pasien. Hanya pasien dengan nomor terdaftar di database Kemkes (NAR) dan memiliki kasus aktif yang berhak mendapatkan obat dan vitamin.

Ada dua paket obat yang akan diberikan kepada pasien, bergantung pada hasil konsultasi dokter. Obat-obatan di luar paket ini menjadi tanggung jawab pasien atau tidak ditanggung pemerintah.

Paket tersebut adalah:

Paket Obat A terdiri atas multivitamin (C,D,E,Zinc) 1×1 jumlah 10.

Paket Obat B, terdiri:
a. Multivitamin (C,D,E,Zinc) 1×1 jumlah 10.
b. Azitromisin 500mg 1×1 jumlah 5.
c. Oseltamivir 75mg 2×1 jumlah 14.
d. Parasatemol 500mg 3×1 jumlah 10.

Sedangkan 11 jasa telemedicine yang bisa diakses pasien isolasi mandiri secara gratis adalah :

1. Alodokter
https://bit.ly/alodokter-isoman

2. GetWell
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.paquesid.getwell

3. Good Doctor
https://gooddoctor.onelink.me/Cmiw/efeba7ae dan GrabHealth, https://grab.onelink.me/2695613898/fe73b8c5

4. Halodoc
Bit.ly/isoman_halodoc

5. KlikDokter
https://bit.ly/kd-kemenkes-isoman

6. KlinikGo
https://klinikgo.com/isoman

7. Link Sehat
https://link.linksehat.com/mRMf

8. Milvik Dokter

About us

9. ProSehat
https://prosehat.com/wa

10. SehatQ
https://sehatqapp.onelink.me/bgzy?pid=kemenkes&c=sqkemenkes&deep_link_value=https%3A%2F%2Fwww.sehatq.com%2Ftelemed&af_web_dp=https%3A%2F%2Fwww.sehatq.com%2Ftelemed&af_dp=https%3A%2F%2Fwww.sehatq.com%2Ftelemed

11. YesDok
https://bit.ly/ISOMAN-YesDok

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini