Langkah Strategis Pemerintah Sukses Kendalikan Mobilitas Saat Tahun Baru

Baca Juga

JAKARTA — Pemerintah telah berhasil mengendalikan mobilitas seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025 dengan serangkaian kebijakan strategis.

Mulai dari transportasi darat hingga transportasi udara, langkah-langkah tersebut terbukti efektif mendukung kelancaran arus pergerakan masyarakat.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menyiapkan lebih dari 8 kebijakan untuk mengatur mobilitas masyarakat selama periode Tahun Baru.

“Kemenhub telah menyiapkan kurang lebih 8 landasan kebijakan baik berupa Keputusan Menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, dan keputusan/instruksi direktur jenderal,” kata Dudy dalam rapat koordinasi di Jakarta.

Kebijakan ini termasuk pengaturan lalu lintas, pembatasan operasional angkutan barang, dan rekayasa lalu lintas di jalur-jalur rawan kemacetan.

Kemenhub juga mengatur pembatasan operasional angkutan barang di pelabuhan-pelabuhan strategis, seperti Merak dan Bakauheni.

Tidak hanya itu, untuk transportasi laut, Kemenhub memastikan kesiapan armada dan pembagian rute angkutan penyeberangan.

Kebijakan yang sama juga diterapkan pada sektor penerbangan, dengan menurunkan tarif pesawat dan menambah kapasitas angkutan udara.

“Di sektor transportasi udara, telah dilakukan penurunan harga tiket pesawat, penambahan kapasitas angkutan udara dan optimalisasi slot time sesuai dengan demand,” ujar Dudy.

Di sektor kelistrikan, PT PLN turut berperan dalam mendukung mobilitas kendaraan listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pihaknya meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami menaikkan jangkauan jumlah kendaraan listrik mudik di Natal tahun lalu, tetapi kami juga meningkatkan jumlah SPKLU sebanyak delapan kali lipat,” ujar Darmawan.

Dengan peningkatan ini, PLN memastikan pengguna kendaraan listrik dapat mengisi daya dengan mudah dan aman sepanjang perjalanan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, menambahkan bahwa pemerintah juga mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi, termasuk jalan tol dan fasilitas di bandara, dermaga, serta stasiun.

“Kami memonitor setiap pergerakan masyarakat melalui pusat komando dan posko di titik-titik rawan kemacetan,” kata AHY.

Pemerintah juga menyiapkan titik-titik istirahat untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan, terutama di jalur laut.

Dengan koordinasi yang solid antara berbagai kementerian dan lembaga, mobilitas masyarakat selama rangkaian perayaan Tahun Baru berjalan dengan lancar dan aman.

Pemerintah memastikan setiap aspek transportasi, dari darat hingga udara, telah dipersiapkan dengan baik demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini