Langgar HAM dan Lukai OAP, Tindakan OPM Identik Dengan ISIS

Baca Juga

Aparat keamanan mencatat gangguan keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah terjadi sebanyak ratusan kali dan menimbulkan banyak korban jiwa. Pihak kepolisian maupun TNI pun melakukan serangkaian upaya guna menangani gangguan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa aparat keamanan terus berupaya dalam menjalankan tugas guna memberantas dan menindak tegas para anggota OPM Papua.

Mabes TNI menyebut OPM Papua melakukan pelanggaran HAM berat atas tewasnya Danramil 1703-04/Aradile, Letda Inf Oktovianus Sokolray. Kapuspen TNI, Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan bahwa Oktovianus gugur setelah diserang dan ditembak oleh gerombolan OPM Papua. Bahkan, korban juga diparang pada bagian kepala serta tangan.

Aksi kejam OPM Papua dinilai telah menciderai upaya Pemerintah dan aparat keamanan untuk menciptakan persatuan dan kedamaian serta percepatan pembangunan di Tanah Papua. Mayjen Nugraha Gumilar juga mengatakan bahwa jenazah korban Oktovianus ditemukan di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kab. Paniai, Papua Tengah telah dievakuasi ke RSUD Paniai.

Lebih lanjut, Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan bahwa situasi di wilayah Paniai saat ini terpantau sudah kondusif. Pihaknya juga mengatakan bahwa aparat keamanan masih melakukan pengejaran terhadap OPM  yang telah menewaskan Danramil 1703-04/Aradide tersebut. OPM Papua menganggap dirinya sebagai pahlawan untuk kemerdekaan Papua, justru OPM lah yang terus meneror bahkan hingga membunuh aparat keamanan maupun warga sipil yang tidak bersalah.

Diperkirakan, OPM masih akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua. Hal ini ditandai dengan aksi penyerangan yang dilakukan OPM terhadap anggota TNI serta ratusan aksi teror lainnya yang seringkali dilakukan. Aksi brutal tersebut telah menyebabkan puluhan warga sipil maupun aparat keamanan meninggal dunia, serta banyaknya kasus pengrusakan fasilitas umum di Papua. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada seluruh pihak baik aparat gabungan maupun masyarakat sipil untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta memberantas OPM.

Sementara itu, aparat keamanan gabungan juga telah berhasil memberantas dan menembak mati belasan anggota OPM. Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Laksono menilai bahwa pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua harus ditingkatkan untuk semakin mempercepat upaya mengembalikan situasi dan kondisi yang kondusif serta kedamaian di Bumi Cenderawasih. Pihaknya menegaskan agar aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri sesegera mungkin bisa menindak dengan sangat tegas dan keras para anggota OPM Papua tersebut.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Kombes Pol. Faizal Ramadhani mengatakan agar masyarakat maupun aparat keamanan tidak terpancing oleh aksi kejam yang dilakukan OPM, tetapi tetap berjaga dan memastikan agar potensi ancaman dari OPM tidak terulang kembali. Pihaknya menambahkan bahwa TNI-Polri tetap mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan tidak patah semangat untuk menangkap anggota OPM termasuk jaringan dari kelompok yang berseberangan dengan paham NKRI tersebut.

Danrem 172 Prja Wira Yakhti, Brigjen Jo Sembiring mengatakan bahwa aksi keji berupa pembunuhan terhadap anggota aparat keamanan yang dilakukan oleh OPM sangat mirip dengan aksi militan ISIS di Suriah, meskipun memiliki visi yang berbeda satu sama lain, kendati misi kedua kelompok tersebut sama yaitu menebar aksi teror.

Tokoh Muda Papua, Steve Mara menyampaikan rasa prihatinnya atas kejadian yang menimpa anggota TNI tersebut, dan menurutnya tindakan tersebut sangat sadis dan keji. Pihaknya juga meminta Polri melalui Densus 88 anti teror yang dibantu Kopassus untuk segera mengejar dan menangkap para pembuat onar agar tidak terus berkembang, karena hal tersebut hanya dapat membahayakan nyawa warga sipil lainnya. Pihaknya juga menilai aksi brutal OPM sudah sama dengan ISIS.

Seperti yang diketahui, dari tahun ke tahun teror yang dilakukan OPM semakin brutal dan menjadi sumber konflik yang harus diberantas. Keberadaan mereka sudah membuat masyarakat menjadi resah dan terus menjalani hidup dengan penuh ketakutan. Kekerasan maupun pembantaian yang dilakukan oleh OPM wajib untuk diperangi. Para aparat keamanan gabungan tidak boleh berhenti melakukan pengejaran dan pemberantasan terhadap para anggota OPM.

Di sisi lain, masyarakat harus ikut berperan dalam memberantas OPM yang selalu membuat kekacauan dengan melakukan berbagai aksi teror terhadap warga sipil yang tidak bersalah di Bumi Cendrawasih. Masyarakat harus menguatkan dukungannya, bahkan bersinergi dengan aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas dari serangan para anggota OPM. Dengan demikian, sangat perlu dilakukan kolaborasi antara aparat keamanan dengan masyarakat untuk menumpas OPM dengan meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengamanan di wilayah Papua agar ke depannya masyarakat Papua dapat beraktivitas kembali dengan penuh kedamaian tanpa dihantui aksi teror OPM. Kehidupan warga Papua pun akan lebih aman, tentram, dan damai karena tidak adanya gangguan kamtibnas yang selama ini dilakukan oleh OPM.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini